Kemiskinan Naik Saat PDB Tumbuh – Walhi: 5% Pertumbuhan Ekonomi Hanyalah Angka Imajiner!
Kemiskinan meningkat saat PDB melesat, sebuah fenomena yang kini semakin menjadi sorotan kritikus. Pada sesi analisis terbaru, Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti ketidaksesuaian antara peningkatan angka pertumbuhan ekonomi dan keterpurukan masyarakat. Mereka menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang dominan berbasis ekstraktif telah memperparah ketimpangan, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin meski data PDB menunjukkan angka tumbuh tinggi.
Faktor Penyebab Kemiskinan yang Meningkat
Menurut Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring, pertumbuhan ekonomi 5 persen yang sering dipublikasikan hanya menggambarkan akumulasi modal, bukan kondisi nyata masyarakat. Kebijakan ini berdampak pada penurunan kualitas hidup warga daerah, terutama di wilayah yang terus digarap oleh industri ekstraktif. Pada kenyataannya, tumbuhnya PDB tidak selalu mencerminkan kesejahteraan rakyat, karena keuntungan ekonomi sering kali terpusat pada segelintir pengusaha besar.
Kebijakan ekonomi ekstraktif, seperti pengerukan batu bara, ekspansi tambang, hilirisasi nikel, dan perluasan perkebunan sawit, memicu konflik antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan masyarakat. Walhi menunjukkan bahwa kegiatan tersebut mengabaikan dampak lingkungan dan sosial, sehingga menyebabkan peningkatan kemiskinan di tingkat lokal. Jumlah penduduk miskin terus meningkat karena akses sumber daya alam yang tidak merata, sementara pendapatan rakyat tetap stagnan.
Kritik terhadap Model Ekonomi Ekstraktif
Boy Jerry mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi 5 persen atau target 8 persen hanya abstraksi yang lepas dari realitas masyarakat. “PDB dihitung hanya berdasarkan nilai sumber daya alam yang diambil, bukan pada peningkatan daya beli warga,” jelasnya dalam pernyataannya, Sabtu (27/6). Hal ini menyebabkan indikator ekonomi yang dianggap sukses justru menjadi penyebab peningkatan kemiskinan.
Dalam konteks ini, Walhi menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi terkadang dianggap sebagai solusi, padahal ia justru memperburuk kualitas hidup. Misalnya, pengerukan batu bara di daerah seperti Riau dan Kalimantan menyebabkan degradasi lingkungan, sehingga mengganggu mata pencaharian warga sekitar. Sementara itu, perluasan perkebunan sawit mengorbankan lahan pertanian rakyat, yang sebelumnya menjadi penghasil pangan untuk masyarakat kecil.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan kebingungan terhadap fenomena ini saat menghadiri Mubes dan Konbes NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur. Walhi berpandangan bahwa keheranan itu harus dijawab dengan kritik terhadap metode penghitungan PDB yang tidak menyentuh dampak sosial. Mereka menekankan bahwa penghitungan PDB perlu diintegrasikan dengan indikator yang lebih relevan, seperti keterjangkauan layanan dasar atau tingkat kemiskinan.
Industri ekstraktif terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi kenyataannya mengorbankan ruang hidup masyarakat. Dalam pendekatan Walhi, kebijakan ini tidak hanya mengabaikan lingkungan, tetapi juga memperlebar kesenjangan antara kelas atas dan bawah. Peningkatan PDB justru menyebabkan penurunan daya beli warga, karena keuntungan ekonomi terus dialihkan ke luar negeri. PDB yang melesat tidak menjamin keberlanjutan ekonomi bagi rakyat.
Untuk mengatasi masalah ini, Walhi menyarankan pendekatan ekonomi yang lebih inklusif, berbasis keberlanjutan. Mereka menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dianggap sebagai indikator keberhasilan, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Kritik terhadap model ekstraktif harus menjadi perhatian utama pemerintah untuk menghindari keterpurukan yang terus berlanjut.