New Policy: Surabaya Travel Boss Scammed Family, Rp 177 Million for Japan Tickets Used to Pay Debts
New Policy – Dalam rangka menerapkan New Policy yang baru dijalankan, seorang bos perusahaan travel di Surabaya terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan dana yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp 177,4 juta. Dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk tiket perjalanan ke Jepang, tetapi justru digunakan untuk melunasi utang pribadi. (Novia Herawati/ JawaPos.com)
Kasus ini mengemuka setelah keluarga Peggy Stevi Kurniawati, salah satu korban, mengirimkan dana sebesar Rp 177,4 juta untuk keberangkatan ke Negeri Sakura pada 26 Maret 2025. Namun, setelah pembayaran selesai, mereka tidak dapat menemukan tiket yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk pilihan kursi dan menu makanan. Ternyata, uang yang telah dibayarkan lenyap dan tidak bisa dipakai untuk keperluan asli.
Kasus Penipuan dan Peran New Policy
Steven Santoso, tersangka yang dijerat Pasal 492 dan 486 UU KUHP, menjadi sorotan karena terbukti melanggar New Policy yang diterapkan dalam industri perjalanan. Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo, kejadian bermula saat korban menghubungi terdakwa untuk memesan tiket pesawat. Tindakan terdakwa dalam menyediakan tiket di bawah New Policy ternyata tidak jujur, karena penggunaan dana yang salah.
“Berdasarkan New Policy, pemilik perusahaan travel wajib memastikan dana klien digunakan secara transparan. Namun, dalam kasus ini, terdakwa melakukan penyimpangan dan tidak memberi kejelasan kepada konsumen,” ujarnya dalam sidang terbaru, Kamis (2/7).
Penipuan ini memicu kekecewaan besar di antara masyarakat Surabaya yang menggunakan jasa travel. New Policy yang seharusnya melindungi konsumen justru menjadi bukti bahwa ada pelaku yang memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Angka kerugian yang mencapai Rp 177 juta menunjukkan seriusnya permasalahan tersebut.
Proses Investigasi dan Implikasi New Policy
Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tengah meneliti lebih lanjut apakah New Policy menjadi faktor utama dalam penipuan ini. Selain itu, investigasi juga mencakup bagaimana terdakwa mengelola dana klien sebelum dan setelah transaksi. Menurut sumber di PN, kasus ini menegaskan bahwa New Policy perlu dipertahankan sebagai pengawasan terhadap pengelola travel.
Dalam proses pembayaran, korban memilih rute Surabaya-Hong Kong-Tokyo untuk keberangkatan 26 Maret 2025. Namun, saat tiba di Bandara Juanda, mereka diberitahu oleh petugas Cathay Pacific Airways bahwa nama keluarga serta kode booking tidak terdaftar. Penyebabnya, kata terdakwa, adalah kesalahan input nomor reservasi. Meski demikian, janji perbaikan tiket melalui WhatsApp tidak terpenuhi.
Kasus ini menjadi contoh bagaimana New Policy dapat menjadi pelindung konsumen jika diterapkan secara konsisten. Namun, pelanggaran terdakwa mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan travel masih memanfaatkan kebijakan tersebut untuk mengelabui masyarakat. Dengan kejadian ini, pihak berwenang berharap masyarakat lebih waspada dalam memilih travel yang terpercaya.
Pembayaran tiket ke Jepang menggunakan New Policy juga menjadi sorotan karena mengandung kejelasan yang tidak memadai. Korban mengeluhkan bahwa proses konfirmasi dan pengembalian dana lambat, sehingga mengganggu rencana mereka. Selain itu, kebijakan ini juga harus memastikan transparansi dalam penggunaan dana klien, terutama saat ada masalah.
Dengan New Policy yang diterapkan, pengelola travel wajib memberikan laporan lengkap setiap transaksi. Namun, dalam kasus ini, laporan dari Steven Santoso tidak memberikan penjelasan yang memadai. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi industri perjalanan, terutama dalam pengelolaan dana klien dan kepatuhan terhadap aturan baru. Dengan penegakan hukum, New Policy bisa menjadi pengawal yang efektif untuk konsumen.