MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Topics Covered – Mahkamah Agung (MA) menghadapi kekurangan sekitar 1.600 hakim di sistem peradilan Indonesia. Dalam pertemuan di Gedung MA, Jakarta, Selasa (14 Juli 2026), Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua MA Sunarto menyoroti urgensi penambahan jumlah hakim untuk mengatasi defisit sumber daya manusia di bidang hukum. Tantangan ini menuntut solusi yang cepat dan strategis, termasuk penawaran gaji Rp 50 juta per bulan kepada lulusan Fakultas Hukum sebagai upaya merekrut calon hakim baru.
Defisit Hakim dan Pengaruh Usia
Pengumuman kebutuhan tambahan 1.600 hakim mengemuka setelah MA menyatakan bahwa dari total 8.600 hakim yang ada, sekitar 50 persen di antaranya telah mencapai usia di atas 55 tahun. Artinya, lebih dari 4.000 hakim akan pensiun dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, yang berpotensi mengganggu keberlanjutan pengadilan di berbagai tingkat, mulai dari pengadilan primer hingga tingkat kasasi. Muzani menekankan bahwa jumlah hakim yang sekarang tidak lagi memadai untuk memenuhi beban kasus yang terus meningkat, sehingga solusi harus segera ditemukan untuk menghindari penumpukan perkara.
Ketua MA Sunarto menjelaskan bahwa proses rekruitmen hakim memerlukan waktu yang lama, sehingga para calon hakim baru hanya bisa diangkat pada 2029 jika rekrutmen dilakukan tahun ini. Hal ini memicu kekhawatiran akan kemacetan sistem peradilan, terutama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang menumpuk di pengadilan primer. Dengan penambahan 1.600 hakim, MA berharap bisa mempercepat penyelesaian kasus serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Upaya Rekrutmen dan Penawaran Gaji
Sebagai bagian dari upaya merekrut hakim baru, MA mengusulkan penawaran gaji Rp 50 juta per bulan kepada lulusan Fakultas Hukum. Angka ini dianggap lebih kompetitif dibandingkan dengan gaji hakim yang saat ini berada di kisaran Rp 30-40 juta per bulan, tergantung pada tingkat kepercayaan dan pengalaman. Penawaran ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak lulusan hukum yang memiliki kompetensi memadai untuk mengisi posisi kekurangan tersebut.
Politikus Partai Gerindra Ahmad Muzani menambahkan bahwa kekurangan hakim ini menjadi masalah yang krusial bagi penguatan lembaga negara. Menurutnya, dengan meningkatkan jumlah hakim, MA dapat memastikan bahwa cabang-cabang kekuasaan lainnya, seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terlibat secara aktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Topics Covered, pembangunan sistem peradilan harus diiringi oleh ketersediaan SDM hukum yang memadai, agar bisa menciptakan keadilan yang efektif,” tutur Muzani.
Menurut laporan Antara, rencana penawaran gaji ini menjadi salah satu strategi untuk mempercepat proses perekrutan. Di samping itu, MA juga berencana untuk melakukan reformasi dalam seleksi calon hakim, agar lebih transparan dan inklusif. Dengan ketersediaan gaji yang lebih baik, diharapkan akan mendorong minat lulusan hukum untuk memasuki dunia peradilan, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di bidang hukum internasional.