DJP Kemenkeu Libatkan TNI-Polri dalam Visit Agenda untuk Perluasan Data Perpajakan
Visit Agenda menjadi fokus utama dalam upaya DJP Kemenkeu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengumumkan langkah strategis melibatkan anggota TNI dan Polri dalam mengawasi serta mengakses calon wajib pajak. Surat Edaran SE-8/PJ/2026 menjadi dasar untuk memperluas sistem pengawasan, dengan melibatkan aparat keamanan dalam kunjungan langsung dan penyisiran ke berbagai wilayah.
Strategi Pengawasan Berbasis Visit Agenda
Langkah ini bertujuan untuk memperkuat basis data perpajakan nasional, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau. Dengan melibatkan TNI dan Polri, DJP berharap dapat menjangkau calon wajib pajak secara lebih efektif dan cepat. Visit Agenda dijalankan sebagai metode utama, di mana petugas akan datang langsung ke tempat usaha atau rumah wajib pajak untuk mengumpulkan informasi dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Strategi ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, DJP akan melakukan penyisiran terhadap wajib pajak yang belum terdaftar, termasuk usaha kecil dan menengah. Kedua, petugas akan mendatangi wajib pajak yang sudah terdaftar tetapi dinilai belum memenuhi kewajibannya. Ketiga, pihak TNI dan Polri diberdayakan untuk memastikan kehadiran dan keterlibatan petugas di tingkat desa dan kelurahan. Keempat, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk meningkatkan akurasi dan cakupan pajak secara keseluruhan.
Pendekatan Terpadu dalam Pengawasan Kewajiban Pajak
DJP menyatakan bahwa kerja sama dengan TNI dan Polri tidak hanya memperkuat kehadiran di lapangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pemerintah. Visit Agenda menjadi bagian dari pendekatan terpadu, di mana kegiatan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur. Metode seperti kunjungan langsung, penyisiran (canvassing), serta pembangunan jaringan informasi di tingkat masyarakat akan digunakan untuk memastikan semua calon wajib pajak ditemukan dan didata.
“Visit Agenda adalah cara paling efektif untuk memastikan tidak ada wajib pajak yang terlewat,” ungkap salah satu petugas DJP dalam wawancara. “
Dengan bantuan TNI dan Polri, kami bisa menjangkau daerah yang sulit diakses dan memastikan data pajak lebih lengkap,”
tambahnya. Selain itu, kerja sama ini juga mempercepat proses verifikasi dan pelaporan keuangan, sehingga mengurangi risiko pelanggaran pajak.
Manfaat dan Tantangan dalam Implementasi Visit Agenda
Langkah ini diharapkan memberikan manfaat signifikan, seperti peningkatan pendapatan negara dan pengurangan kemacetan dalam sistem perpajakan. Dengan Visit Agenda, DJP bisa menemukan wajib pajak yang sebelumnya tidak tercatat, termasuk wajib pajak yang terlewat karena ketidaktahuan atau kesalahan administrasi. Namun, ada tantangan, seperti perlu adanya pelatihan lebih lanjut bagi petugas TNI dan Polri agar memahami prosedur perpajakan.
Di sisi lain, kerja sama dengan TNI-Polri juga meningkatkan keamanan selama kegiatan visitasi. Dalam beberapa wilayah, penyisiran dilakukan secara bersamaan dengan pemeriksaan kepatuhan dan identifikasi pelaku usaha yang memenuhi syarat. “
Dengan komunikasi yang intens, kami bisa memastikan proses ini berjalan mulus,”
kata seorang petugas di lapangan. Langkah ini juga memberikan peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak secara tepat waktu.
Persiapan dan Pelatihan untuk Menjaga Konsistensi Visit Agenda
DJP telah melakukan persiapan sebelum melibatkan TNI dan Polri. Pelatihan khusus diadakan untuk memastikan petugas memahami peran dan tanggung jawabnya dalam visitasi. Selain itu, pihak keamanan juga dilatih dalam cara mengumpulkan data tanpa mengganggu kegiatan sehari-hari wajib pajak. “
Kami terus menyesuaikan metode agar tetap ramah dan efisien,”
tutur Kepala Bagian Pengawasan DJP. Konsistensi Visit Agenda akan dijaga melalui evaluasi berkala dan pelaporan hasil setiap bulan.
Dengan peningkatan keterlibatan TNI dan Polri, DJP optimis bisa mencapai target perluasan data wajib pajak. “Kami ingin semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil, terdaftar dan memenuhi kewajibannya,” kata mantan Direktur DJP. Dengan Visit Agenda yang diperkuat, kepatuhan pajak diharapkan meningkat, sehingga mengurangi beban pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan dari sektor ekonomi. Langkah ini juga menjadi contoh kolaborasi antara lembaga keuangan dan keamanan dalam menggerakkan perekonomian nasional.