Special Plan: Marak Demo Tandingan MBG, Pengamat Sebut Gaya Usang Orde Baru Sudah Tak Seefektif Dulu

Special Plan: Marak Demo Tandingan MBG, Pengamat Sebut Gaya Usang Orde Baru Sudah Tak Seefektif Dulu

Special Plan – Dalam situasi demo tandingan terkait isu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kian sering terjadi, Special Plan menjadi strategi yang dipakai untuk mengurangi dampak narasi utama di tengah masyarakat. Sejumlah pengamat menyatakan bahwa pola ini, yang khas dari era Orde Baru, kini terasa kurang relevan mengingat perkembangan media sosial dan perubahan dinamika politik. Aksi tandingan dianggap sebagai upaya untuk menciptakan kesan bahwa kelompok yang menentang MBG hanyalah sebagian kecil dari masyarakat, sementara keberadaan kelompok pendukungnya tampak lebih dominan.

Era Orde Baru dan Strategi Demonstrasi Tandingan

Demo tandingan telah menjadi bagian dari strategi komunikasi politik yang digunakan sejak masa Orde Baru. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, aksi ini digunakan untuk menyembunyikan kelemahan atau ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu. Menurut pakar komunikasi politik Jamiluddin Ritonga, tujuan utama dari demo tandingan adalah untuk memecah kefokusan masyarakat terhadap isu utama. “Dalam Orde Baru, demo tandingan sering digunakan sebagai alat untuk melemahkan arus narasi yang sedang dipromosikan pemerintah,” ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (23/6).

Kebijakan MBG, yang merupakan salah satu bagian dari Special Plan, dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, aksi tandingan terkait MBG telah muncul sebagai respons terhadap kebijakan tersebut. Menurut Ritonga, hal ini menunjukkan bahwa strategi Special Plan yang dulu efektif, kini sedikit terasa kurang mampu memengaruhi opini publik karena dinamika media sosial yang lebih cepat.

Peran Media Sosial dalam Dinamika Demonstrasi Modern

Perkembangan media sosial menjadi faktor penting yang mengubah cara penggunaan Special Plan dalam membangun narasi. Dalam era sebelumnya, demonstrasi tandingan sering kali terjadi secara terpusat di jalanan, dengan pengaruh yang lebih terbatas. Namun, di era digital saat ini, aksi-aksi seperti ini bisa segera menyebar ke berbagai kalangan dan mendapatkan dukungan dari luar lingkaran aslinya.

Ritonga menambahkan, dengan adanya media sosial, kelompok yang ingin menentang MBG bisa dengan mudah menggandakan efeknya melalui viralisasi. “Special Plan yang dulu hanya memakai media konvensional, kini mungkin perlu memadukan cara-cara baru seperti menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan,” katanya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang sama tidak lagi cukup memadai tanpa adaptasi terhadap perubahan teknologi dan kebiasaan masyarakat.

Dengan Special Plan yang diusulkan, pemerintah berharap bisa mengurangi ketidakpuasan masyarakat terhadap MBG. Namun, keberhasilan strategi ini bergantung pada kemampuan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan pesan secara jelas dan konsisten. “Jika pesan tidak disampaikan secara efektif, aksi tandingan bisa jadi justru memperkuat keberadaan isu yang sebelumnya dianggap sepele,” jelasnya. Ini menunjukkan bahwa Special Plan tidak cukup hanya sebagai alat untuk menghalangi demo, tetapi juga perlu menjadi bagian dari strategi komunikasi yang lebih holistik.

Dalam konteks ini, munculnya demo tandingan yang marak menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemanfaatan kekuasaan. Sebagian kelompok masyarakat merasa bahwa kebijakan MBG belum memberikan manfaat yang maksimal, sehingga mereka memilih untuk mengadakan aksi demo guna menyoroti kekurangan tersebut. “Special Plan harus bisa menciptakan keseimbangan antara keberhasilan dan kekurangan, agar masyarakat tidak terus-menerus terpancing dalam narasi yang bisa memicu ketegangan,” tambahnya.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa keberadaan demo tandingan bisa menjadi bagian dari permainan politik yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, aksi ini digunakan untuk menciptakan kesan bahwa suara mayoritas masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya setuju dengan MBG, tetapi hanya terlihat memaksa dukungan. “Ini adalah cara untuk mengimbangi suara yang sudah terdengar lebih kuat, dengan memakai Special Plan sebagai alat untuk menyampaikan pandangan alternatif,” pungkas Ritonga.