Viral Terjadi Perdebatan, Pemkab Manggarai Timur Bantah BNPB Intervensi Penyaluran Bantuan Gempa

Pemkab Manggarai Timur Klarifikasi: Tidak Ada Intervensi BNPB dalam Distribusi Bantuan Gempa

Nusautama.com – Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur, menegaskan bahwa tidak terdapat tekanan apa pun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap proses penyaluran bantuan bagi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan ini ia sampaikan menyusul beredarnya video perdebatan yang sempat viral di media sosial.

Penelusuran Fakta di Lapangan

Video yang beredar memperlihatkan adu argumen antara Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, dengan seorang petugas BNPB di Pos Pelayanan Kesehatan Damer. Namun, menurut Tarsisius, narasi yang tersiar di ruang digital tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lokasi kejadian.

Pemkab telah melakukan penelusuran mendalam terhadap insiden tersebut. Kesimpulan yang diperoleh: tidak ditemukan adanya paksaan dari pihak BNPB kepada camat, baik dalam interaksi langsung maupun dalam proses penandatanganan berita acara.

“Setelah kami melakukan penelusuran terhadap kejadian tersebut, tidak benar bahwa ada tekanan dari BNPB kepada Camat Lamba Leda Utara. Termasuk dalam process penandatanganan berita acara, tidak ada pemaksaan dari petugas BNPB,” ujar Tarsisius, Selasa (25/8).

Mekanisme Distribusi Logistik Pusat

Tarsisius menjelaskan bahwa kehadiran petugas BNPB di wilayah Manggarai Timur merupakan hal yang lumrah dalam konteks penanganan bencana. Hingga saat ini, BNPB telah mencatat total bantuan yang tersalurkan untuk korban gempa di NTT mencapai 1.541 ton.

Bantuan dari pemerintah pusat disalurkan secara bertahap ke 12 kecamatan yang terdampak. Pemerintah daerah turut terlibat dalam rantai distribusi melalui posko utama yang telah didirikan di masing-masing wilayah.

“Logistik dari pemerintah pusat diserahkan melalui posko utama yang ada di daerah. Dari sana kemudian dilakukan koordinasi untuk memastikan bantuan bergerak ke wilayah-wilayah yang membutuhkan,” jelasnya.

Untuk menjamin akuntabilitas, pemda telah membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas pembagian dan pendistribusian logistik. Mekanisme ini dirancang agar setiap aliran bantuan dapat dipantau serta disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di tiap wilayah.

Koordinasi Pusat–Daerah Jadi Kunci

Tarsisius menambahkan bahwa dalam situasi darurat seperti saat ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat mutlak. Dengan koordinasi yang erat, setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat sasaran.