Sidang DK PBB: Krisis Kelaparan di Sudan dan Gaza Dinilai Aib Sejarah
Laporan Guterres di Dewan Keamanan
Nusautama.com – PBB – Antonio Guterres, selaku Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyampaikan pernyataan tajam pada Selasa (25/8) dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas kerawanan pangan global. Ia menyebut kondisi kelaparan yang melanda Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan memalukan bagi sejarah umat manusia.
Dalam laporannya, Guterres mengungkapkan bahwa tahun 2025 menorehkan dua rekor buruk sekaligus: jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia II berakhir, serta tingkat kelaparan global yang menyentuh angka historis. Sekitar 266 juta jiwa kini terjebak dalam situasi kerawanan pangan akut.
Ia juga menyoroti bahwa kekerasan merupakan pemicu utama kelaparan di antara 12 dari 13 kawasan yang paling parah terdampak.
Dimensi Maritim dan Kerangka “Tiga Titik Penyumbatan”
Carl Skau, Pelaksana Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP), menjelaskan bagaimana konflik di berbagai kawasan dapat memicu kelaparan secara global melalui jalur pelayaran. Ia memperkenalkan kerangka kerja yang ia sebut “tiga titik penyumbatan,” yakni Selat Hormuz, Laut Merah, dan Laut Hitam.
“Sebuah kapal tanker minyak yang berlabuh di Selat Hormuz dapat berarti berkurangnya satu kali makan dalam sehari bagi seorang anak di Sudan,” kata Skau, sebagaimana dilansir Antara pada Rabu (26/8).
Menurut Skau, pembatasan di Selat Hormuz—yang menyalurkan sepertiga dari seluruh perdagangan pupuk global—telah membuat ketersediaan pupuk anjlok. Di saat bersamaan, harga minyak melonjak 36 persen sejak perang di Iran meletus. Volume pengiriman biji-bijian yang melintasi Selat Istanbul juga merosot 40 persen secara tahunan, sehingga negara-negara importir seperti Somalia menjadi sangat rentan.
Di Sudan sendiri, sejak Februari harga bahan pangan pokok telah melonjak mendekati 40 persen.
Usulan Guterres: Mekanisme Berbatas Waktu
Guterres mengusulkan langkah berbatas waktu untuk membangun kepercayaan, dengan memprioritaskan proses verifikasi serta pencatatan netral atas kapal-kapal pembawa pupuk. Menurutnya, mekanisme ini sekadar berfungsi sebagai alat bantu praktis, bukan pengganti dari pemulihan penuh hak navigasi di kawasan terkait.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is PBB?
PBB is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does PBB matter?
PBB matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.