Pembangunan Proyek PSEL Serang Raya Dimulai Akhir Tahun, Olah 1.161 Ton Sampah per Hari

Banten Genjot Transisi Energi Hijau: PSEL Serang Raya Siap Olah Ribuan Ton Sampah Setiap Hari

Nusautama.com – Krisis persampahan di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan publik dan keberlanjutan tata kota. Di Provinsi Banten, tumpukan limbah domestik yang selama bertahun-tahun dibuang secara terbuka di lahan-lahan terbuka telah memicu bau menyengat, pencemaran air tanah, serta konflik sosial antarwarga. Untuk memutus rantai masalah tersebut, pemerintah provinsi kini menggeser paradigma pengelolaan limbah dari sekadar “membuang” menjadi “mengolah menjadi energi”. Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Serang Raya menjadi ujung tombak pergeseran kebijakan itu, dengan ambisi mengolah hingga 1.161 ton sampah setiap hari di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cilowong, Kota Serang.

Tanggal Penting dan Skala Operasional

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa konstruksi fisik fasilitas tersebut dijadwalkan dimulai pada penghujung tahun 2026. Setelah masa pembangunan selesai, unit pembangkit ditargetkan mulai menghasilkan listrik dan mengolah limbah secara penuh pada rentang waktu 2028 hingga 2029. Skala kapasitas yang dirancang—1.161 ton per hari—menjadikan instalasi ini salah satu yang terbesar di antara proyek sejenis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Kapasitas pengelolaannya mencapai 1.161 ton per hari dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2028 hingga 2029,” ujar Andra seusai menghadiri audiensi bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Serang, Senin (7/9).

Angka tersebut bukan sekadar statistik teknis. Dengan populasi aglomerasi yang terus bertambah dan laju timbulan sampah yang meningkat rata-rata 5–8 persen per tahun di kawasan perkotaan, kapasitas serapan sebesar itu menjadi prasyarat agar volume limbah tidak lagi meluap ke lingkungan sekitar. Tanpa instalasi semacam ini, Banten akan terus bergantung pada metode open dumping yang secara ilmiah terbukti memperpendek umur lahan TPA hingga tinggal beberapa tahun lagi.

Cakupan Aglomerasi dan Landasan Regulasi

Fasilitas PSEL Serang Raya tidak melayani satu kota saja. Desainnya mengakomodasi aliran sampah dari tiga entitas pemerintahan sekaligus: Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Ketiga wilayah ini membentuk satu kesatuan aglomerasi yang secara geografis dan demografis saling terhubung, sehingga pengelolaan limbah lintas batas administratif menjadi keharusan, bukan pilihan.

Secara normatif, proyek ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 mengenai Penanganan Sampah Perkotaan. Lebih jauh lagi, inisiatif tersebut merupakan implementasi langsung dari program nasional Indonesia ASRI—Aman, Sehat, Resik, dan Indah—yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Target utama program itu adalah memastikan 100 persen sampah di seluruh Indonesia terkelola secara terukur pada tahun 2029. Banten, dalam kerangka nasional tersebut, memperoleh alokasi empat titik pembangunan PSEL berskala nasional, dan Serang Raya menjadi salah satu yang paling maju dalam tahapannya.

Koordinasi Lintas Wilayah dan Pembebasan Lahan

Keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan birokrasi daerah menyelaraskan kepentingan lintas yurisdiksi. Pemerintah daerah dari ketiga wilayah aglomerasi bersama pihak konsorsium pelaksana telah menyepakati pembagian tugas persiapan konstruksi. Untuk pembebasan lahan di sekitar TPAS Cilowong, Andra menyatakan prosesnya ditargetkan selesai pada bulan berikutnya dan menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Kota Serang.

“Untuk proses pematangan lahan akan ditanggung bersama oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Cilegon. Selain itu, titik suplai air dan kesepakatan pasokan 1.161 ton sampah per hari juga telah disetujui oleh seluruh wilayah aglomerasi,” paparnya.

Kesepakatan soal suplai air dan jaminan volume sampah harian menjadi krusial karena PSEL membutuhkan aliran bahan baku yang stabil dan kontinu. Jika salah satu wilayah aglomerasi gagal menyalurkan limbah sesuai kuota, efisiensi termal reaktor akan menurun drastis dan umur ekonomis instalasi terancam. Oleh karena itu, komitmen tertulis dari ketiga pemerintah daerah menjadi fondasi operasional yang tidak bisa dinegosiasi ulang di kemudian hari.

Kesiapan Teknis dan Perspektif Konsorsium

Dari sisi pelaksana, Direktur Utama PT Denera Fadli Rahman mengungkapkan bahwa Serang Raya menempati posisi paling siap di antara sebelas lokasi prioritas PSEL yang dipetakan secara nasional. Tim teknis telah menyelesaikan kajian lapangan di area TPAS Cilowong dan menilai kondisi topografi, aksesibilitas, serta kesiapan infrastruktur pendukung sudah sangat memadai.

“Kami sudah melakukan kajian teknis di lokasi yang akan dijadikan PSEL dan kondisinya sudah sangat baik. Saat ini tinggal penyelesaian beberapa kesepakatan antardaerah agar pelaksanaannya bisa disegerakan,” ujar Fadli.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa hambatan utama bukan lagi teknis, melainkan administratif dan politik lokal. Setiap hari keterlambatan dalam finalisasi kesepakatan lintas daerah berarti penundaan jadwal konstruksi, yang pada akhirnya menggeser target operasional 2028–2029 ke arah yang lebih jauh. Bagi warga tiga wilayah aglomerasi, setiap bulan penundaan berarti tambahan beban bagi TPA yang kapasitasnya sudah mendekati titik jenuh.

Implikasi Jangka Panjang bagi Banten

Jika berjalan sesuai rencana, PSEL Serang Raya akan mengubah lanskap energi dan lingkungan Banten secara fundamental. Listrik yang dihasilkan dapat disalurkan ke jaringan lokal atau dijual ke PT PLN, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Di sisi lain, volume sampah yang masuk ke TPA akan berkurang drastis, memperpanjang umur lahan pembuangan dan menurunkan emisi gas metana yang selama ini menjadi penyumbang utama pemanasan global dari sektor limbah.

Lebih dari itu, proyek ini membuka jalan bagi empat titik PSEL nasional lainnya di Banten untuk menyusul dalam beberapa tahun ke depan. Dengan demikian, provinsi yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan dan kawasan industri pesisir kini juga bertransformasi menjadi simpul energi terbarukan berbasis pengelolaan limbah—sebuah pergeseran yang, jika dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas, dapat menjadi model bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa.