Anak Menkeu Ungkap 7 Oligarki Kontrol Politik, Celios: Bukan Hal Baru, Harusnya Tolak Proyeknya
Anak Menkeu Ungkap 7 Oligarki: Celios Bilang Bukan Hal Baru
Nusautama.com – Perdebatan publik kembali memanas setelah Anak Menkeu Ungkap 7 Oligarki yang disebutnya mengendalikan arah kebijakan negara. Yudo Sadewa, putra Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mempublikasikan daftar tersebut melalui akun media sosialnya @bc.8a41121a. Dalam unggahan itu, ia menyebut tujuh figur tertentu memegang kendali atas dinamika politik nasional, sekaligus menyinggung keberadaan sembilan naga dan pihak-pihak lain yang jauh lebih kaya namun memilih beroperasi dari balik layar kekuasaan.
Unggahan tersebut langsung memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pengamat ekonomi. Salah satu respons paling tajam datang dari Nailul Huda, ekonom di Center of Economic and Law Studies (Celios), yang menilai bahwa informasi yang disampaikan Yudo sejatinya bukan kabar baru bagi masyarakat Indonesia.
Penilaian Celios: Bukan Informasi Baru, Melainkan Pembelaan
Nailul Huda menyatakan bahwa publik sudah lama mengetahui adanya kelompok yang ia sebut sebagai sembilan naga dan sembilan haji. Menurutnya, tujuan utama di balik unggahan Yudo bukan sekadar mengedukasi masyarakat, melainkan mencari justifikasi atas dinamika politik ekonomi yang sedang berlangsung.
"Terkait postingan Yudho sih tidak ada yang baru, karena publik juga sudah tahu ada 9 Naga dan 9 Haji. Tapi yang saya lihat, dia ingin membela bapaknya dengan cara mencari penyebab masalah politik ekonomi di Indonesia," ujar Nailul kepada JawaPos.com, Selasa (18/8).
Ia kemudian mempertanyakan kapasitas dan kesediaan Menteri Keuangan untuk bertindak nyata. Dalam pandangannya, jika posisi Menkeu memang menjadi kunci untuk membatasi pengaruh kelompok oligarki, maka kegagalan melakukan hal itu menjadi tanda tanya besar atas legitimasi jabatan tersebut.
"Seharusnya, Bapak dia (Yudo) selaku Menkeu, menyelesaikan masalah ekonomi di pemerintahan kita. Dengan pembelaan ini justru kita bertanya, jika memang tidak mampu 'mengurung' naga dan haji di luar istana, ya lebih baik tidak jadi Menkeu," ucapnya.
Kewenangan Strategis Menkeu dan Proyek Pemerintah
Nailul menegaskan bahwa Menteri Keuangan memegang kendali atas pengelolaan anggaran negara, sehingga posisinya bersifat strategis dalam menentukan arah kebijakan fiskal. Kewenangan itu, lanjutnya, semestinya dimanfaatkan untuk memastikan setiap proyek dan program pemerintah tidak sekadar menjadi saluran keuntungan bagi segelintir kelompok.
"Menkeu sebagai pemegang dana, harusnya bisa menolak proyek-proyek yang hanya menguntungkan oligarki saja. Tapi tidak dilakukan oleh Purbaya yang artinya, ya sama saja Purbaya di bawah kendali 9 naga dan 9 haji," ucapnya.
Ia juga menyoroti pola berulang di mana kelompok oligarki memanfaatkan kondisi ekonomi yang sulit untuk menguasai berbagai program pemerintah. Ketika masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup, konsentrasi keuntungan pada segelintir pihak justru semakin sulit terdeteksi oleh publik.
FAQ: Hal yang Perlu Diketahui
Siapa yang dimaksud dengan tujuh oligarki dalam unggahan Yudo Sadewa? Yudo menyebut tujuh figur tertentu yang ia klaim mengendalikan dinamika politik nasional, meskipun rincian nama-nama tersebut tidak diuraikan secara eksplisit dalam kutipan yang beredar.
Apa posisi Celios terhadap unggahan tersebut? Celios melalui Nailul Huda menilai informasi itu bukan hal baru dan mempertanyakan mengapa Menteri Keuangan tidak menggunakan kewenangannya untuk menolak proyek yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Apakah Menkeu memiliki kewenangan untuk menolak proyek pemerintah? Menurut Nailul, sebagai pemegang kendali atas dana negara, Menteri Keuangan memiliki posisi strategis untuk menyaring proyek-proyek yang berpotensi menguntungkan oligarki secara eksklusif.