Tak Mau Cuma Ikutan Tren, Kelompok Mahasiswa Ogah Terlibat Demo Akhir Agustus 2026
Mahasiswa Tak Mau Ikutan Tren Demo 2026
Nusautama.com – "Tak Mau Cuma Ikutan Tren" menjadi sikap yang dipegang teguh oleh sejumlah organisasi mahasiswa Indonesia menjelang demonstrasi besar yang dijadwalkan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada 27 Agustus 2026. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) telah mengumumkan aksi tersebut dengan tuntutan terkait RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Namun, dua organisasi mahasiswa nasional memilih untuk tidak bergabung. Keputusan ini memicu perdebatan luas tentang peran gerakan mahasiswa di era demokrasi digital, di mana tekanan publik kerap mendorong aksi spontan tanpa landasan substansial yang memadai.
KAMMI dan BEM SI Pilih Jalan Berbeda
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara tegas menyatakan tidak akan mengikuti demonstrasi AMPB. Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Muhammad Amri Akbar, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga ketertiban umum serta keutuhan persatuan nasional. Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu (22/8) dan menegaskan bahwa prinsip fundamental organisasi tidak bisa ditawar-tawar dalam situasi apa pun.
"Kami menolak aksi itu demi menjaga kondusifitas, keutuhan persatuan nasional. Itu prinsip fundamental KAMMI, tak bisa ditawar-tawar," kata Amri.
Amri juga menilai bahwa penyelenggara demo kali ini melontarkan ancaman berlebihan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh lembaga legislatif. Menurutnya, pernyataan yang mengarah pada niat menyandera atau mengancam anggota DPR merupakan bentuk eskalasi yang tidak bisa dibenarkan. Ia menekankan bahwa negara ini berada dalam alam demokrasi yang beradab, sehingga setiap bentuk tekanan terhadap wakil rakyat harus ditolak secara konsisten oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk gerakan mahasiswa.
Selain KAMMI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga menyampaikan penolakan terhadap aksi AMPB. Koordinator Pusat BEM SI periode 2026-2027, Andira Yofi Sulendra, menjelaskan bahwa alasan penolakan berkaitan dengan proses konsolidasi internal setelah Musyawarah Nasional (Munas). Lebih dari itu, ia menekankan bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh sekadar bereaksi terhadap isu yang sedang ramai di ruang publik. Setiap langkah ke jalan harus didasari analisis yang kuat dan komitmen terhadap substansi persoalan, bukan momentum sesaat.
"Kami tidak ingin gerakan BEM SI sifatnya reaksioner atau sekadar ikut karena sedang ramai. Prinsip kami tetap, mahasiswa itu punya peran sebagai gerakan intelektual dan gerakan moral," kata Andira.
Andira menambahkan bahwa BEM SI akan turun ke jalan apabila menemukan persoalan konkret yang memerlukan pengawalan melalui aksi massa. Dengan kata lain, organisasi tersebut memilih pendekatan berbasis substansi, bukan sekadar mengikuti arus. Sikap tak mau cuma ikutan tren ini sejalan dengan tradisi panjang gerakan mahasiswa Indonesia yang menempatkan nalar kritis dan tanggung jawab moral di atas tekanan sesaat. BEM SI sendiri baru saja menutup aksi damai di depan Gedung DPR RI pada Kamis (4/9) dengan tabur bunga, menandai berakhirnya rangkaian kegiatan pasca-Munas.
FAQ: Mengapa Mahasiswa Menolak Demo?
Apakah KAMMI dan BEM SI menentang seluruh bentuk demonstrasi? Tidak. Keduanya menegaskan bahwa penolakan berlaku khusus untuk aksi AMPB pada 27 Agustus 2026. BEM SI secara eksplisit menyatakan kesiapan turun ke jalan jika terdapat isu yang memerlukan pengawalan melalui aksi massa. KAMMI juga tidak menutup ruang bagi aksi yang sesuai dengan prinsip fundamental organisasi.
Apa tuntutan utama AMPB dalam demo tersebut? AMPB menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi koruptor. KAMMI menilai bahwa cara penyampaian tuntutan tersebut—yang dianggap mengandung unsur ancaman terhadap anggota DPR—tidak sesuai dengan prinsip demokrasi beradab dan berpotensi memicu eskalasi yang tidak perlu.
Kapan BEM SI terakhir kali menggelar aksi dan apa konteksnya? BEM SI menutup aksi damai di depan Gedung DPR RI pada Kamis (4/9) dengan tabur bunga. Aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pasca-Munas dan menjadi penanda konsolidasi internal organisasi sebelum memasuki periode kerja 2026-2027.