Jokowi Ingatkan Kekuasaan Hanya Sementara: Jangan Dipakai untuk Menjatuhkan Orang

Pesan Jokowi di Kebumen: Kekuasaan Berbatas Waktu, Jangan Jadi Alat Menjatuhkan

Nusautama.com – Pada akhir Agustus 2025, suasana Pondok Pesantren Al-Falah di Kebumen, Jawa Tengah, dipenuhi ribuan jamaah yang memadati area peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus Haul ke-8 Al-Maghfurlah KH Musyafa Ali. Di tengah khidmat keagamaan tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hadir dan menyampaikan pesan yang melampaui ranah spiritual: sebuah pengingat keras bahwa setiap posisi kekuasaan memiliki batas waktu dan tidak boleh dijadikan instrumen untuk merendahkan sesama manusia.

Petuah Jawa sebagai Landasan Etika Kepemimpinan

Jokowi membuka inti pesannya dengan mengutip ungkapan lama dari tradisi Jawa: "Lamun siro sekti, ojo mateni." Kalimat itu, secara harfiah, bermakna bahwa meskipun seseorang memiliki kekuatan luar biasa, ia tetap dilarang membunuh atau mencelakakan pihak lain. Dalam konteks politik, pesan tersebut menjadi cermin bagi siapa pun yang memegang otoritas formal maupun informal.

Bagi Jokowi, petuah itu bukan sekadar nasihat moral abstrak. Ia merujuk langsung pada dinamika kekuasaan nyata di Indonesia, di mana jabatan sering kali mengubah cara seseorang berinteraksi dengan warga yang dipimpinnya. Kekuatan yang semula menjadi amanah berubah menjadi alat dominasi ketika pelakunya lupa bahwa posisi tersebut bersifat sementara.

"Meskipun kamu sakti, donja suka menjatuhkan atau membunuh. Memang kita punya kekuasaan, ya besar, kemudian kita pakai untuk menjatuhkan orang. Itu hal yang tidak baik."

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi pada Sabtu, 29 Agustus, di hadapan para santri, ulama, dan masyarakat Kebumen yang memadati lokasi acara. Nada bicaranya tegas namun tidak menggurui, lebih menyerupai seorang sesepuh yang mengingatkan generasi penerus agar tidak tersesat oleh euforia jabatan.

Dari Tingkat Nasional hingga Lurah di Ujung Desa

Yang membedakan pesan Jokowi dari retorika politik lazim adalah jangkauan aplikasinya. Ia tidak membatasi nasihat itu pada presiden, menteri, atau gubernu. Prinsip yang sama, tegasnya, berlaku bagi lurah di sebuah kelurahan kecil, bagi kepala desa yang mengelola anggaran terbatas, hingga bagi pejabat struktural paling rendah dalam birokrasi negara.

Ia memberikan contoh konkret: seorang lurah yang baru diangkat tidak berhak mengubah sikapnya menjadi kasar atau arogan hanya karena kini memegang stempel resmi. Warga yang selama ini ia temani di warung kopi atau di sawah tidak tiba-tiba menjadi bawahan yang harus diperintah dengan nada tinggi.

"Jangan mentang-mentang jadi lurah, kemudian ke rakyatnya sering ngendika banter, sering ngendika kasar ke rakyat, enggak boleh."

Contoh lurah ini bukan sekadar anekdot. Ia menyentuh realitas birokrasi Indonesia di mana jarak vertikal antara pejabat dan warga sering kali melebar secara tidak proporsional. Seorang kepala kelurahan yang sebelumnya hidup berdampingan dengan warganya bisa berubah menjadi figur otoriter dalam hitungan minggu setelah pelantikan, terutama ketika akses terhadap layanan publik menjadi satu-satunya titik kontak antara warga dan negara.

Kekuasaan sebagai "Sampiran" yang Akan Dilepas

Inti filosofis dari seluruh pesan Jokowi berpusat pada satu kesadaran: jabatan adalah pinjaman, bukan kepemilikan. Ia menggunakan metafora Jawa untuk menegaskan hal ini. Kekuasaan, dalam bahasa yang ia pilih, ibarat sampiran—sesuatu yang dipinjam untuk sementara dan wajib dikembalikan. Tidak ada satu pun posisi, sebetapa tinggi, yang dirancang untuk dipegang selamanya.

"Karena kekuasaan itu hanya sementara. Kekuasaan itu hanya sak detik. Jabatan itu hanya sampiran, itu yang harus diingat waktu kita memiliki kekuasaan."

Pengulangan kata "hanya" dalam kutipan tersebut bukan kebetilan retoris. Ia berfungsi sebagai pengingat ritmis agar pendengar tidak melupakan bahwa setiap hari di kursi kekuasaan adalah hari yang akan berakhir. Dalam tradisi politik Indonesia, kesadaran semacam ini menjadi penangkal terhadap kultus individu dan terhadap kecenderungan menjadikan jabatan sebagai identitas permanen.

Konteks dan Implikasi

Pesan ini hadir di tengah dinamika politik Indonesia yang masih menyimpan luka dari era di mana kekuasaan dipandang sebagai hak prerogatif, bukan amanah. Sejarah menunjukkan bahwa ketika pejabat melupakan batas waktu jabatannya, konsekuensinya bukan sekadar ketidaknyamanan administratif, melainkan marginalisasi kelompok, penyalahgunaan anggaran, dan erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Di tingkat lokal, implikasinya lebih langsung. Seorang lurah atau kepala desa yang menginternalisasi pesan "sampiran" akan cenderung membangun mekanisme akuntabilitas internal, membuka ruang dialog dengan warga, dan menghindari penggunaan wewenang sebagai alat tekanan. Sebaliknya, pejabat yang memandang jabatannya sebagai hak milik akan cenderung menutup akses informasi, memperlambat layanan, dan menjadikan posisi sebagai sumber prestise personal.

Pilihan lokasi pesan ini—di sebuah pesantren, di tengah peringatan Maulid dan haul seorang ulama—juga bukan kebetilan. Jokowi menempatkan nasihat politik di dalam kerangka spiritual, mengaitkan etika kekuasaan dengan nilai ketundukan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Dalam tradisi pesantren, kekuasaan diletakkan di bawah tanggung jawab moral yang jauh lebih besar daripada sekadar konstitusi tertulis. Dengan memilih forum tersebut, pesan politik Jokowi memperoleh bobot normatif yang melampaui sekadar pernyataan resmi di kantor kepresidenan.

Bagi masyarakat Kebumen dan Jawa Tengah secara luas, kehadiran mantan presiden di acara haul KH Musyafa Ali juga menjadi pengingat bahwa hubungan antara negara dan masyarakat keagamaan tidak harus selalu bersifat transaksional. Ia bisa menjadi ruang di mana nilai-nilai lama—seperti petuah Jawa tentang kekuatan yang tidak boleh membunuh—dibaca ulang sebagai pedoman tata kelola modern.

Pesan yang disampaikan di Kebumen itu pada akhirnya bukan hanya ditujukan kepada pejabat yang sedang menjabat. Ia juga ditujukan kepada warga yang memilih, kepada partai yang mengusung, dan kepada setiap individu yang suatu hari mungkin akan memegang segel, stempel, atau tanda tangan resmi. Kesadaran bahwa kekuasaan adalah sampiran—bukan warisan—adalah satu-satunya rem yang mencegah jabatan berubah menjadi senjata.

Related Reading

• Latest articles and updates: Jokowi Ingatkan Kekuasaan Hanya Sementara

Frequently Asked Questions

What is Jokowi Ingatkan Kekuasaan Hanya Sementara?

Jokowi Ingatkan Kekuasaan Hanya Sementara is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Jokowi Ingatkan Kekuasaan Hanya Sementara matter?

Jokowi Ingatkan Kekuasaan Hanya Sementara matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.