Mahfud MD: Kualitas Hukum dan Demokrasi Indonesia Alami Kemunduran
Mahfud MD Soroti Penurunan Mutu Hukum dan Demokrasi
Nusautama.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai kualitas penegakan hukum serta demokrasi di Indonesia sedang menghadapi kemunduran. Sorotan itu ia sampaikan saat membahas arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilainya mempunyai sejumlah agenda besar, termasuk langkah pemberantasan korupsi.
Mahfud melihat terdapat tindakan pemerintah saat ini yang sebelumnya belum ditempuh atau belum dijalankan oleh presiden terdahulu. Salah satu hal yang ia anggap menonjol ialah penindakan terhadap koruptor dalam perkara-perkara besar. Namun, capaian tersebut dinilainya belum cukup untuk menutup persoalan yang masih muncul dalam pengelolaan pemerintahan.
“Begini, sekarang ini dari apa yang kita katakan tadi, bahwa visi besarnya Pak Prabowo, oke, yang dulu tidak berani presiden sebelumnya atau tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya, sekarang dilakukan, termasuk penangkapan koruptor-koruptor besar, gitu,” kata Mahfud dalam tayangan YouTube pribadinya, Rabu (28/10).
Ia menempatkan isu tata kelola sebagai bagian penting dari penilaian terhadap pemerintahan. Bagi Mahfud, keberhasilan sebuah pemerintahan bukan hanya diukur dari keberanian menetapkan agenda atau mengambil langkah politik besar, melainkan juga dari pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Perbedaan Peran Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Mahfud menyinggung perbedaan tuntutan peran seorang presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Dalam pandangannya, dimensi kepemimpinan sebagai kepala negara telah berjalan cukup baik. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi kepala pemerintahan masih memerlukan perhatian lebih besar, terutama dalam pengendalian yang rinci terhadap jalannya administrasi dan kebijakan publik.
“Tetapi juga catatan tata kelolanya sebagai kepala negara dia oke, sebagai kepala pemerintahan dia tidak detail, tidak ngawasi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa pengawasan bukan sekadar kegiatan administratif. Pengawasan yang memadai diperlukan agar kebijakan yang telah diumumkan dapat dijalankan secara konsisten, terukur, dan selaras dengan tujuan awalnya. Dalam konteks penegakan hukum, perhatian terhadap proses ini penting karena kebijakan antikorupsi maupun agenda reformasi membutuhkan pelaksanaan yang berkelanjutan.
Mahfud juga mengingatkan bahwa evaluasi terhadap kondisi hukum dan demokrasi perlu memakai ukuran yang dapat diamati. Penilaian publik memang penting, tetapi data kuantitatif dari berbagai indeks internasional dapat menjadi salah satu bahan untuk melihat posisi Indonesia dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
Posisi Indonesia dalam Indeks Negara Hukum
Salah satu rujukan yang dibahas Mahfud adalah indeks negara hukum yang diterbitkan World Justice Project atau WJP. Ia menyampaikan bahwa skor Indonesia pada 2026 turun dari 0,52 menjadi 0,51. Penurunan itu juga diikuti perubahan peringkat: Indonesia bergeser dari posisi ke-69 menjadi ke-75 di antara 140 negara yang dinilai.
Selisih skor yang tampak kecil tetap memiliki arti dalam pembacaan indeks, terutama ketika disertai penurunan posisi relatif di antara negara-negara lain. Peringkat tersebut dapat dipahami sebagai gambaran komparatif tentang bagaimana Indonesia ditempatkan dalam penilaian atas unsur-unsur negara hukum yang digunakan lembaga penyusun indeks.
Mahfud menambahkan, kemunduran tidak hanya muncul pada angka agregat. Dari delapan indikator yang menjadi dasar penilaian indeks negara hukum itu, ia menyebut tujuh indikator mengalami penurunan. Baginya, pola tersebut patut menjadi perhatian karena menunjukkan persoalan yang tidak terbatas pada satu sisi saja.
Indeks negara hukum lazim dipakai sebagai salah satu perangkat untuk membaca kondisi institusi, kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip hukum. Meski indeks bukan satu-satunya ukuran atas kondisi sebuah negara, hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, serta publik yang mengikuti perkembangan demokrasi.
Agenda Besar Memerlukan Pengawasan Konsisten
Kritik Mahfud tidak menghapus pengakuannya atas langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintahan Prabowo. Ia justru menempatkan agenda besar tersebut dalam kerangka yang lebih luas: keberanian mengambil kebijakan perlu ditopang tata kelola yang kuat dan pengawasan yang detail.
Penanganan korupsi, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan penangkapan pelaku dalam perkara besar. Keberlanjutan penegakan hukum juga bergantung pada konsistensi proses, efektivitas pengawasan, dan kemampuan institusi menjalankan tugas tanpa mengabaikan prinsip hukum. Hal serupa berlaku bagi kualitas demokrasi, yang memerlukan ruang pengawasan dan evaluasi atas kerja pemerintahan.
Pernyataan Mahfud menjadi pengingat bahwa capaian kebijakan dan kualitas tata kelola perlu dibaca secara bersamaan. Pemerintah dapat memiliki visi ambisius dan langkah yang berbeda dari periode sebelumnya, tetapi hasilnya tetap akan diuji oleh pelaksanaan sehari-hari serta indikator yang merekam perkembangan hukum dan demokrasi Indonesia.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Mahfud MD?Mahfud MD is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Mahfud MD matter?Mahfud MD matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.