Kepala Bakom Diganti 4 Kali dalam 2 Tahun, Pengamat: Tidak Dipilih Berdasarkan Kompetensi
Perubahan Pimpinan Bakom Kembali Soroti Pentingnya Kompetensi Komunikasi Publik
Nusautama.com – Pelantikan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) membuka kembali perhatian terhadap arah komunikasi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda bersama Fadli Hartono, yang dipercaya mengisi jabatan Wakil Kepala Bakom RI, di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10).
Syahganda menggantikan Muhammad Qodari dalam jabatan tersebut. Perubahan ini bukan sekadar pergantian figur, karena posisi Kepala Bakom telah mengalami empat kali perombakan dalam kurun dua tahun. Frekuensi pergantian itu memunculkan pertanyaan mengenai pertimbangan penempatan pejabat, khususnya kebutuhan akan kemampuan yang kuat dalam komunikasi publik.
Rotasi Berulang Dinilai Mencerminkan Persoalan Seleksi
Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga memandang rangkaian pergantian itu sebagai tanda bahwa aspek kompetensi belum menjadi pertimbangan utama dalam memilih pimpinan Bakom. Ia menekankan bahwa lembaga komunikasi pemerintah semestinya dipimpin oleh orang yang memahami karakter penyampaian informasi kepada masyarakat secara efektif, terbuka, dan mudah dipahami.
“Memang ironis, Prabowo hanya dalam dua tahun sudah mereshuffle empat kali kepala Bakom . Hal ini tidak akan terjadi bila kepala Bakom dipilih berdasarkan kompetensi, khususnya yang kompeten di bidang komunikasi,” kata Jamiluddin, Sabtu (3/10).
Bagi publik, stabilitas kepemimpinan dalam lembaga komunikasi pemerintah memiliki arti penting. Pimpinan yang silih berganti dapat membuat arah pesan, pola koordinasi, dan prioritas penyampaian informasi berubah dalam waktu singkat. Komunikasi pemerintah bukan hanya soal menyampaikan kegiatan pejabat atau program kerja, melainkan juga memastikan warga memperoleh penjelasan yang jelas saat membutuhkan kepastian tentang kebijakan publik.
Kompetensi di bidang ini mencakup kemampuan merumuskan pesan, memahami kebutuhan audiens, memilih saluran komunikasi yang tepat, serta menjaga akurasi informasi. Dalam konteks pemerintahan, komunikasi yang baik juga perlu memberi ruang bagi penjelasan yang utuh, sehingga masyarakat dapat memahami alasan, tujuan, dan dampak suatu kebijakan tanpa harus menghadapi informasi yang membingungkan.
Catatan atas Latar Belakang Muhammad Qodari
Jamiluddin menilai penggantian Muhammad Qodari tetap layak dilakukan. Penilaian tersebut berkaitan dengan latar belakang Qodari yang lebih dekat dengan bidang politik, bukan komunikasi publik. Perbedaan keahlian itu dinilai dapat memengaruhi cara sebuah lembaga menjalankan tugasnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Ia melihat pendekatan yang terlalu politis berisiko membuat komunikasi pemerintah bergeser dari fungsi dasarnya. Komunikasi publik pada dasarnya bertumpu pada pertukaran informasi antara pemerintah dan warga. Ketika pendekatan politik lebih dominan, penyampaian pesan dapat lebih berorientasi pada upaya memengaruhi persepsi, mengendalikan narasi, atau mempertahankan kepentingan kekuasaan.
“Qodari suka tidak suka tidak memiliki basic yang kuat di bidang komunikasi, khususnya komunikasi publik. Karena itu, wajar saja komunikasi yang dilakukan Qodari jauh dari prinsip-prinsip komunikasi publik yang efisien dan efektif,” tuturnya.
Catatan tersebut menyoroti perbedaan mendasar antara komunikasi politik dan komunikasi publik. Komunikasi politik lazim digunakan untuk membangun dukungan, memperkenalkan posisi, atau menggalang pengaruh. Sementara itu, komunikasi publik pemerintah menuntut penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga, termasuk kelompok yang tidak memiliki kedekatan politik dengan pemerintah.
Dalam praktiknya, kedua bidang memang dapat bersinggungan. Namun, lembaga yang mengemban fungsi komunikasi pemerintah tetap dituntut mengutamakan kepentingan publik. Informasi tentang kebijakan, layanan, maupun agenda pemerintah perlu disampaikan dengan bahasa yang proporsional dan tidak menimbulkan kesan bahwa fakta hanya dipilih untuk membentuk citra tertentu.
Risiko Distorsi dalam Penyampaian Informasi
Jamiluddin mengingatkan bahwa dominasi pendekatan politik dapat memicu distorsi informasi serta manipulasi dalam komunikasi kepada masyarakat. Risiko ini muncul ketika fakta tidak disampaikan secara utuh, melainkan dipilah dan diberi bingkai tertentu demi membangun kesan yang diinginkan.
Situasi seperti itu dapat mengurangi kualitas ruang publik. Warga membutuhkan informasi yang cukup untuk memahami tindakan pemerintah, termasuk konteks, tujuan, dan keterbatasan suatu kebijakan. Pesan yang terlalu berfokus pada pencitraan dapat membuat pertanyaan penting tidak terjawab, sementara komunikasi yang transparan justru membantu membangun kepercayaan.
Pelantikan Syahganda Nainggolan dan Fadli Hartono menjadi awal kepemimpinan baru di Bakom RI. Tantangan yang dihadapi bukan hanya menjaga kesinambungan kerja lembaga setelah sejumlah pergantian pimpinan, tetapi juga menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah dapat dijalankan dengan prinsip kejelasan, ketepatan, dan orientasi pada kebutuhan masyarakat.
Perubahan di pucuk Bakom sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan komunikasi publik membutuhkan keahlian khusus. Kemampuan memahami politik dapat menjadi nilai tambah, tetapi fungsi utama lembaga tetap harus bertumpu pada penyampaian informasi yang efisien, efektif, dan dapat dipercaya oleh publik.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kepala Bakom Diganti 4 Kali dalam 2?Kepala Bakom Diganti 4 Kali dalam 2 is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kepala Bakom Diganti 4 Kali dalam 2 matter?Kepala Bakom Diganti 4 Kali dalam 2 matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.