Main Agenda: ASEAN Diingatkan Tuntaskan Code of Conduct di Laut China Selatan
Main Agenda menjadi tema utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) di Jakarta pada Rabu (1/7). Kegiatan ini bertujuan menggali isu-isu krusial yang berkembang di sekitar wilayah Laut China Selatan, serta menyusun strategi untuk menghindari eskalasi konflik yang bisa mengancam kawasan. (ISDS)
Tantangan Utama dalam Code of Conduct
Menjelang hari jadi ke-80 ASEAN, Laut China Selatan masih menjadi titik konsentrasi persaingan geopolitik. Negara-negara ASEAN dan pihak luar, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, serta negara-negara lain, terus bersikap keras dalam klaim wilayah laut. Dalam FGD dengan tema “Menjaga Sentralitas ASEAN dan Mengelola Perang Laut China Selatan: Tantangan Strategis, Batas Institusional, serta Solusi Regional,” para peserta membahas bagaimana Code of Conduct (CoC) bisa menjadi alat untuk mencapai konsensus di antara pihak-pihak yang bertikai.
“Main Agenda ini mengingatkan bahwa prinsip Sentralitas ASEAN semakin terancam oleh persaingan antar kekuatan besar dan gesekan sub-regional yang belum terselesaikan,” kata Dwi Sasongko, CEO ISDS, dalam wawancara eksklusif. Ia menekankan bahwa CoC adalah landasan penting untuk memperkuat kelembagaan ASEAN di tengah tekanan dari luar.
Peran Perundingan dalam Menjaga Stabilitas
Pemimpin negara-negara ASEAN diingatkan untuk menyelesaikan perundingan CoC secara cepat. Dwi Sasongko menjelaskan bahwa klaim wilayah laut yang tumpang tindih menciptakan keadaan rawan, sehingga perlu solusi diplomatik yang terstruktur. “Kita harus menghindari penggunaan kekuatan militer yang bisa mengubah perselisihan menjadi perang,” tambahnya. Kesepakatan ini dianggap sebagai langkah kunci untuk menjaga kestabilan ekonomi global dan menjaga kedaulatan negara-negara ASEAN.
Menurut ISDS, keberhasilan Main Agenda bergantung pada partisipasi aktif semua pihak. Dalam diskusi, para peserta sepakat bahwa penyelesaian masalah harus dilakukan melalui dialog terus-menerus, bukan hanya dengan sikap hukum atau militer yang tidak konsisten. Dwi Sasongko juga menyoroti pentingnya mengajak negara-negara luar, terutama Tiongkok, untuk berkontribusi pada penyelesaian sengketa secara kolektif.
“Main Agenda ini menyoroti bahwa ASEAN harus tetap menjadi pusat kebijakan di Laut China Selatan, meski tekanan dari luar semakin besar. Konsensus yang tercapai dalam CoC akan menjadi batu loncatan untuk membangun kepercayaan antar negara,” kata Dwi Sasongko, yang juga menekankan bahwa kesadaran bersama tentang risiko konflik harus dijaga sepanjang waktu.
Kebutuhan Konsensus dan Mitigasi Risiko
ISDS mengingatkan bahwa klaim wilayah laut di Laut China Selatan belum mencapai kesepakatan. Hal ini berpotensi memicu persaingan lebih intensif, terutama jika pihak-pihak terlibat terus bersikap agresif. Dalam Main Agenda, para peserta FGD menekankan pentingnya kebijakan mitigasi risiko yang terukur, termasuk penggunaan mekanisme negosiasi dan pengawasan internasional.
Dwi Sasongko menambahkan bahwa Code of Conduct bukan hanya tentang batas wilayah, tetapi juga tentang bagaimana negara-negara ASEAN mengelola hubungan dengan negara-negara besar. “Main Agenda ini menunjukkan bahwa ASEAN harus tetap dominan dalam perundingan, sekaligus menghindari dominasi oleh pihak eksternal,” ujarnya. Dengan mendorong konsensus, CoC diharapkan menjadi kerangka kerja untuk mencegah konflik yang lebih luas.
Para peserta FGD juga menyoroti bahwa keterlibatan negara-negara ASEAN dalam mengelola persengketaan Laut China Selatan harus dipertahankan secara konsisten. “Main Agenda ini menjadi pemandu untuk memastikan bahwa semua pihak tetap fokus pada penyelesaian damai, meski tekanan politik dan ekonomi bisa memberi dampak signifikan,” pungkas Dwi Sasongko. Hasil diskusi ini diharapkan menjadi referensi bagi kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan negara-negara kawasan.