Latest Program: Face Recognition Kini Jadi Syarat Wajib Registrasi SIM, Komdigi Ancam Sanksi Operator
Latest Program ini menandai perubahan signifikan dalam sistem registrasi pengguna layanan seluler di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengumumkan bahwa seluruh operator seluler wajib menerapkan verifikasi biometrik berbasis teknologi pengenalan wajah sebagai syarat utama registrasi SIM, dimulai 1 Juli 2026. Dengan kebijakan ini, seluruh proses pendaftaran pelanggan baru akan diperketat, dan operator yang tidak mematuhi akan mendapat sanksi dari Komdigi.
Implementasi Kebijakan untuk Tingkatkan Keamanan Digital
Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Abdullah, menegaskan bahwa kebijakan Latest Program ini adalah bagian dari upaya menguatkan keamanan sistem telekomunikasi nasional. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa pemantauan bersama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) pada 1 Juli 2026 menunjukkan adanya kelemahan di beberapa operator seluler yang masih mengandalkan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (No.KK) tanpa verifikasi biometrik.
“Mulai 1 Juli, registrasi pelanggan baru wajib menggunakan biometrik. Karena itu kami meminta seluruh operator mematuhi ketentuan ini dan segera menghentikan seluruh aktivasi yang masih mengandalkan validasi NIK dan No.KK,” tegas Edwin dalam keterangan resmi, Jumat (3/7).
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026, yang memberlakukan verifikasi wajah sebagai langkah pencegah penyalahgunaan identitas, penipuan digital, serta berbagai bentuk kejahatan siber. Edwin menambahkan bahwa penerapan teknologi ini akan membantu pemerintah dalam memantau aktivitas pengguna jaringan, terutama dalam mengurangi risiko kebocoran data dan penyalahgunaan SIM oleh pihak yang tidak berwenang.
Kebutuhan Perubahan Mekanisme Registrasi
Latest Program ini dilatarbelakangi oleh kenaikan tajam penggunaan layanan digital di Indonesia, yang memperbesar potensi ancaman keamanan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 85% populasi Indonesia telah terdaftar dalam layanan seluler, namun hanya 40% yang menggunakan verifikasi biometrik saat ini. Komdigi menyebutkan bahwa kebijakan ini bertujuan menutup celah kejahatan, terutama dalam konteks meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem registrasi digital.
“Registrasi biometrik menjadi fondasi penting untuk mencegah penyalahgunaan identitas, penipuan digital, hingga berbagai bentuk kejahatan siber,” ujarnya.
Edwin menjelaskan bahwa penerapan face recognition sebagai persyaratan wajib tidak hanya memperkuat pengawasan pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Teknologi ini dapat memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi digital, sekaligus mengurangi masalah seperti penipuan SIM yang sering terjadi di berbagai daerah. Dengan adanya Latest Program, setiap pelanggan baru akan terdaftar secara unik dan dapat diidentifikasi melalui data wajah, sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi atau penggunaan SIM yang tidak sah.
Dalam rangka menyukseskan kebijakan ini, Komdigi telah menetapkan mekanisme penerapan yang jelas. Operator seluler diberi tenggang waktu selama tiga bulan untuk menyesuaikan sistem registrasi mereka. Jika tidak sesuai, Komdigi akan menilang operator tersebut dengan denda hingga 1 miliar rupiah per tahun pelanggaran. Selain itu, Komdigi juga akan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini melalui audit berkala dan evaluasi kinerja masing-masing operator.
Latest Program ini juga diharapkan meningkatkan kualitas layanan digital secara keseluruhan. Dengan data wajah yang diintegrasikan, pengguna bisa mengakses layanan seluler dengan lebih aman, terutama dalam konteks kegiatan transaksi online atau pembayaran digital. Menurut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, perubahan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendorong ekosistem digital yang lebih tangguh dan berkelanjutan.