Progres Pembangunan Gedung MK dan Komisi Yudisial di IKN Capai 12,41 Persen
Nusautama.com – Kawasan hukum dan peradilan di Ibu Kota Nusantara terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Proyek strategis ini berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Hingga saat ini, progres pembangunan gedung MK dan Komisi Yudisial telah mencapai angka 12,41 persen dari total target pembangunan.
Waktu dan Tahap Pembangunan yang Resmi Dimulai
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa tahap kedua konstruksi resmi dimulai pada bulan Desember 2025. Periode ini menandai dimulainya pembangunan fisik secara intensif untuk fasilitas-fasilitas yudikatif di kawasan baru Indonesia. Capaian fisik yang telah tercapai mencerminkan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur nasional ini.
Kawasan yudikatif IKN mulai resmi dibangun pada Desember 2025, dalam pembangunan konstruksi tahap dua, ujar Basuki Hadimuljono saat ditemui di Sepaku.
Area yang digunakan untuk proyek ini memiliki luas sekitar 15 hektare. Di dalamnya terdapat beberapa fasilitas penting seperti Gedung Mahkamah Agung, Plaza Keadilan, masjid, serta jaringan jalan lingkungan. Selain itu, juga dibangun gedung untuk MK dan KY yang menjadi fokus utama pembangunan saat ini.
Detail Spesifikasi dan Anggaran Pembangunan
Berdasarkan data yang dihimpun, rata-rata penyelesaian bangunan-bangunan di kawasan tersebut mencapai 11,8 persen. Sementara itu, pengembangan infrastruktur jalan sudah mencapai 27,6 persen dengan total panjang mencapai 7,8 kilometer. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung berjalan sesuai rencana.
Khusus kemajuan pembangunan fisik Gedung MK dan Komisi Yudisial rata-rata 12,41 persen, kata Basuki Hadimuljono.
Gedung Mahkamah Konstitusi memiliki luas bangunan sekitar 44.691 meter persegi. Fasilitas ini dilengkapi dengan ruang sidang pleno yang mampu menampung 400 orang, ruang rapat permusyawaratan hakim, ruang kerja kelembagaan, serta berbagai area pendukung lainnya. Desain bangunan dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan kawasan yudikatif atau pusat lembaga penegak hukum di KIPP IKN mencapai lebih kurang Rp 3,1 triliun. Seluruh proyek ditargetkan selesai pada Desember 2027 guna mendukung operasional penuh ibu kota baru Indonesia di tahun 2028. Target waktu ini menjadi acuan penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan.
Apresiasi dan Optimisme dari Para Pemangku Kepentingan
Hakim Konstitusi Arsul Sani juga memberikan apresiasi terhadap kemajuan proyek. Saat meninjau pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif, ia kemudian melakukan penanaman pohon di kawasan yudikatif sebagai simbol komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
Optimis pembangunan IKN sesuai jadwal atau target yang telah ditentukan, kata Hakim Konstitusi Arsul Sani.
Secara geografis, kawasan yudikatif terletak di sebelah barat Istana Negara KIPP IKN. Posisinya berlawanan arah dengan kawasan legislatif yang juga sedang dalam tahap pembangunan. Letak strategis ini memudahkan akses dan konektivitas antar-kawasan pemerintahan di ibu kota baru.
Pembangunan kawasan yudikatif IKN tidak hanya merupakan proyek infrastruktur fisik, tetapi juga investasi jangka panjang untuk sistem peradilan Indonesia. Dengan progres pembangunan gedung MK dan Komisi Yudisial yang terus meningkat, Indonesia siap memiliki pusat peradilan modern yang mampu melayani masyarakat dengan lebih baik di masa depan.