CCTV Pejompongan Rusak Diterjang Massa, Pemprov DKI: Kami Laporkan!

Fasilitas CCTV di Pejompongan Jadi Sasaran Massa, Pemprov DKI Janji Tindak Tegas

Peristiwa di Tengah Kericuhan

Nusautama.com – Beberapa unit kamera pengawas (CCTV) di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, mengalami kerusakan akibat aksi massa pada Kamis (27/8) malam. Peristiwa itu terjadi di tengah kericuhan yang menyertai aksi unjuk rasa di lokasi tersebut.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan kekecewaan atas tindakan vandalisme yang menargetkan infrastruktur publik tersebut. Menurut pihak pemerintah kota, kamera pengawas di titik-titik strategis seperti Pejompongan memegang fungsi penting dalam menjaga keamanan serta kelancaran mobilitas warga ibu kota.

Respons Resmi Diskominfotik

Marulina Dewi Mutiara, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, menegaskan bahwa pemerintah kota tetap menghargai kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Akan tetapi, ia menekankan bahwa ekspresi aspirasi tersebut wajib dilakukan dengan tertib, aman, dan bertanggung jawab.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan menghormati hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Namun, penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara tertib, aman, dan bertanggung jawab,” ujar Marulina, Kamis (27/8).

Mariulina juga mengecam tindakan oknum yang menyasar fasilitas milik negara. Ia menjelaskan bahwa kamera pengawas tersebut berfungsi membantu mencegah tindak kriminal, mengawasi kualitas pelayanan publik, serta mendukung pengaturan lalu lintas di kawasan padat.

“Kami sangat menyayangkan adanya perusakan beberapa CCTV, antara lain di Pejompongan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Fasilitas CCTV digunakan untuk membantu mencegah kriminalitas, memantau pelayanan publik, serta mendukung pengaturan lalu lintas,” tegasnya.

Jalur Hukum dan Imbauan ke Publik

Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak akan membiarkan penyalahgunaan maupun perusakan aset negara tanpa konsekuensi. Setiap kasus akan diteruskan ke aparat penegak hukum agar ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku.

“Setiap tindakan perusakan terhadap fasilitas publik akan kami laporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tambah Marulina.

Ia turut mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak terprovokasi hingga merusak infrastruktur yang dibangun dari anggaran publik.