Key Strategy: Celios Soroti Transparansi SPPG di Era Kepemimpinan Dadan Hindayana
Key Strategy – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana kembali menjadi perbincangan mengenai Key Strategy dalam pengelolaan kebijakan. Dalam laporan terbaru, Celios mengkritik kurangnya transparansi dalam penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi inti dari implementasi MBG. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai akuntabilitas dan efektivitas program yang bertujuan meningkatkan kesehatan gizi masyarakat, terutama anak-anak.
Keterlibatan TNI dan Polri dalam Pengelolaan MBG
Dalam wawancara dengan JawaPos.com, Isnawati, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan dalam program MBG dianggap tidak transparan. “Key Strategy yang digunakan saat ini mencurigakan karena adanya keterlibatan TNI dan Polri dalam penentuan titik SPPG, yang seharusnya menjadi pusat perhatian publik,” kata Isnawati. Ia menekankan bahwa keterlibutan lembaga keamanan ini memicu dugaan adanya konflik kepentingan yang memengaruhi kebijakan distribusi bantuan gizi.
Menurut Isnawati, partisipasi TNI dan Polri dalam program MBG mengandung indikasi pengambilan keputusan yang tidak terbuka. Dalam laporan Celios, ia menyebut bahwa ada penyalahgunaan mekanisme pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan masyarakat. “Keputusan penentuan titik SPPG dianggap terkesan dipengaruhi oleh faktor-faktor non-kebijakan, sehingga mengurangi Key Strategy transparansi dalam program ini,” tambahnya.
Indikasi Korupsi dalam Transaksi Keuangan MBG
Riset Celios yang dirilis akhir 2025 menyebutkan adanya indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dalam MBG. “Dalam dokumen terlampir, terdapat daftar SPPG yang dikecualikan dari pemeriksaan dana, yaitu sebanyak 15 nama,” jelas Isnawati. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini memperkuat dugaan bahwa Key Strategy penentuan lokasi SPPG tidak sepenuhnya objektif, bahkan bisa menciptakan celah untuk penyalahgunaan dana.
Kebijakan penentuan titik SPPG yang tidak transparan disebut sebagai bagian dari Key Strategy yang perlu diperbaiki. “Mekanisme ini kurang memperhatikan standar yang bisa diakses publik, sehingga muncul kecurigaan terkait korupsi atau kesalahan alokasi dana,” ujarnya. Dengan adanya kejelasan dalam penentuan SPPG, program MBG diharapkan lebih efektif dalam mencapai tujuannya.
Konteks Implementasi MBG dan Key Strategy Transparansi
Program MBG yang dicanangkan sejak tahun lalu bertujuan memberikan bantuan gizi kepada masyarakat rentan, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Namun, kebijakan ini belum menunjukkan Key Strategy transparansi yang memadai. Dalam laporan Celios, peneliti menyoroti bahwa keputusan mengenai lokasi SPPG dianggap tidak terbuka, sehingga masyarakat sulit memantau pelaksanaannya.
Isnawati menambahkan bahwa adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan adalah bukti bahwa Key Strategy dalam pengelolaan MBG perlu diperkuat. “Pemerintah harus memastikan bahwa setiap tahapan program, termasuk penentuan SPPG, dilakukan dengan prosedur yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” terangnya. Dengan Key Strategy ini, program MBG diharapkan bisa menjadi model yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.
Peran Celios dalam Memantau MBG
Selama ini, Celios telah memantau pelaksanaan MBG secara berkala. “Kami sudah merilis beberapa riset sebelum program ini dijalankan, termasuk analisis terkait Key Strategy transparansi dalam penentuan SPPG,” kata Isnawati. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus didukung dengan sistem yang transparan agar masyarakat yakin bahwa bantuan gizi diberikan secara adil.
Dengan Key Strategy transparansi, Celios berharap pemerintah dapat memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan. “Jika transparansi ditingkatkan, maka program MBG bisa menjadi kebijakan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan,” ujarnya. Hal ini juga penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.