Abdul Fickar Hadjar: Semua Pihak dalam Proyek Renovasi Cipta Karya Wajib Diperiksa Kejaksaan
Nusautama.com – Kasus dugaan korupsi proyek fiktif di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, periode 2023–2025, kini menjadi sorotan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menahan seorang pejabat dari Sekretariat Ditjen Cipta Karya terkait perkara tersebut.
Panggilan untuk Penyelidikan Menyeluruh
Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana, menegaskan bahwa lembaga kejaksaan tidak boleh setengah hati dalam menelusuri perkara ini. Menurut Fickar, setiap individu yang memiliki keterkaitan dengan proyek renovasi lantai dasar Gedung Cipta Karya—baik yang mengetahui maupun yang menanggung tanggung jawab atas pelaksanaannya—harus masuk dalam lingkup pemeriksaan.
“Jika sudah jelas peristiwanya, ditentukanlah siapa tersangkanya, yaitu orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara yang timbul dan dia menikmatinya.”
Pernyataan itu disampaikan Fickar kepada Antara di Jakarta pada Kamis (20/8).
Tahapan Proses Hukum yang Ditekankan
Fickar menguraikan langkah-langkah prosedural yang harus ditempuh. Pertama, penyelidikan perlu segera dijalankan guna mengonfirmasi apakah tindak pidana korupsi benar-benar terjadi. Setelah fakta itu terkonfirmasi, perkara dapat dinaikkan ke tahap penyidikan, di mana keterangan saksi diminta dan dokumen serta barang bukti dikumpulkan.
Setelah konstruksi perkara terbentuk, tugas penyidik adalah mengidentifikasi pihak yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara. Penetapan status tersangka, lanjutnya, wajib ditopang oleh bukti yang memadai.
Jabatan Bukan Penghalang
Fickar mengingatkan bahwa posisi atau jabatan seseorang tidak boleh menjadi alasan bagi penyidik untuk tidak memanggilnya. Seluruh pihak yang menguasai informasi mengenai proyek tersebut perlu dimintai keterangan agar perkara menjadi terang benderang.
Ia menambahkan bahwa apabila penyidik telah mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka pemanggilan hingga penetapan tersangka terhadap pihak terkait dapat dilakukan secara sah.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Pakar Hukum?
Pakar Hukum is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Pakar Hukum matter?
Pakar Hukum matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.