13 Tindak Pidana Masuk RUU Perampasan Aset, Korupsi hingga Perdagangan Orang

Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana: 13 Kejahatan Masuk RUU di Parlemen

Nusautama.com – Parlemen Indonesia tengah menggodok instrumen hukum yang berpotensi mengubah cara negara mengejar kekayaan hasil kejahatan. Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, Komisi III DPR RI telah menetapkan 13 kategori tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset — mulai dari korupsi hingga perdagangan orang. Langkah ini menempatkan Indonesia sejajar dengan sejumlah yurisdiksi yang sudah lebih dulu menerapkan instrumen serupa untuk memutus rantai ekonomi para pelaku kejahatan.

Daftar 13 Tindak Pidana dan Posisi RUU

Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, mengonfirmasi bahwa daftar tersebut kini menjadi bagian integral dari pembahasan RUU Perampasan Aset yang sedang berjalan di parlemen. Dalam keterangannya pada Minggu (30/8), ia menegaskan posisi komisi terkait cakupan kejahatan yang akan diatur.

“Komisi III DPR RI saat ini telah memasukkan dalam daftar mengenai tindak pidana yang dapat dikenai Perampasan Aset dalamundang-undang ini,” kata Habiburokhman.

Pengaturan ini bukan sekadar formalitas legislasi. Dengan memasukkan 13 jenis kejahatan ke dalam satu kerangka hukum, negara memperoleh alat untuk menyita aset hasil kejahatan bahkan ketika proses pidana belum menghasilkan vonis. Implikasinya signifikan: pelaku tidak lagi bisa berlindung di balik lambatnya proses peradilan untuk mempertahankan kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum.

Pembatasan NCB: Bukan Semua Kejahatan Sama

Salah satu isu sentral dalam pembahasan RUU ini adalah pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset tanpa didahului putusan pidana, atau yang dikenal sebagai non-conviction based forfeiture (NCB). Sejumlah ahli hukum yang terlibat dalam proses penyusunan RUU menyampaikan pandangan bahwa penerapan NCB sebaiknya tidak diterapkan secara merata terhadap seluruh jenis kejahatan.

Mekanisme tersebut, menurut pandangan para ahli, lebih tepat diarahkan pada kejahatan yang memiliki motif ekonomi, menimbulkan kerugian nyata bagi negara dan masyarakat luas, atau masuk kategori serius serta memberikan dampak ekonomi signifikan kepada publik. Pendekatan selektif ini bertujuan agar instrumen perampasan aset tidak berubah menjadi alat yang terlalu luas dan berpotensi menggerus hak-hak warga negara dalam perkara-perkara ringan.

Studi Perbandingan: Pelajaran dari Yurisdiksi Lain

Dalam menyusun daftar 13 tindak pidana tersebut, Komisi III DPR RI tidak bekerja dalam ruang hampa. Tim penyusun mempelajari praktik perampasan aset tanpa putusan pidana yang sudah diterapkan di berbagai negara, kemudian mengadaptasi prinsip-prinsip yang relevan dengan konteks hukum Indonesia.

Selandia Baru menjadi salah satu rujukan utama. Habiburokhman menyoroti ketentuan dalam Criminal Proceeds Recovery Act tahun 2009 yang membatasi cakupan NCB secara ketat.

“Sebagai contoh, dalam ketentuan di Selandia Baru (Criminal Proceeds Recovery Act, 2009), jenis tindak pidana yang dapat dikenai Perampasan Aset tanpa putusan pidana hanya yang bersifat signifikan, diancam dengan penjara lebih dari lima tahun, dan bernilai lebih dari NZ$ 30.000,” ujar dia.

Batasan ganda — baik dari sisi ancaman hukuman maupun nilai ekonomi — menunjukkan bahwa negara tersebut memilih pendekatan proporsional: hanya kejahatan besar yang cukup berat dan bernilai tinggi yang dapat diproses melalui jalur perampasan tanpa menunggu vonis pidana.

Model-Model Lain yang Dipertimbangkan

Di luar Selandia Baru, berbagai negara menerapkan spektrum yang berbeda-beda dalam mengatur cakupan perampasan aset tanpa putusan pidana:

Singapura membatasi mekanisme ini pada perkara narkotika dan tindak pidana serius lainnya. Pendekatan tersebut mencerminkan prioritas negara kota itu dalam memerangi perdagangan narkoba yang selama ini menjadi sumber kekayaan ilegal terbesar.

Italia menetapkan cakupan yang lebih spesifik dan terarah, mencakup tindak pidana korupsi, kejahatan mafia, serta kejahatan terorganisasi serius lainnya. Pilihan ini selaras dengan pengalaman panjang negara tersebut dalam menghadapi jaringan kriminal terstruktur yang mengakar di sektor publik dan ekonomi.

Amerika Serikat menerapkan mekanisme civil forfeiture yang antara lain dapat digunakan dalam perkara narkotika, penipuan, korupsi, dan kejahatan terorganisasi. Fleksibilitas instrumen ini menjadikannya salah satu alat paling luas di antara negara-negara yang diteliti.

Australia dan Inggris menerapkan perampasan aset tanpa melalui jalur pidana terhadap perkara-perkara serius yang masuk kategori indictable crime dan diproses di pengadilan tingkat lebih tinggi. Syarat prosedural ini memastikan bahwa hanya perkara dengan kompleksitas dan gravitas tertentu yang dapat diproses melalui mekanisme tersebut.

Thailand mensyaratkan bahwa tindak pidana asal yang dapat dikenai perampasan aset harus merupakan kejahatan serius yang telah ditentukan secara eksplisit dalam daftar. Pendekatan daftar tertutup ini memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan instrumen oleh aparat penegak hukum.

Implikasi bagi Indonesia

Keberadaan 13 kategori tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset menandai pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Selama ini, penyitaan aset umumnya menjadi bagian dari proses pidana itu sendiri — artinya, tanpa vonis, negara kesulitan menyita kekayaan hasil kejahatan secara mandiri. Dengan mekanisme NCB yang dibatasi pada kejahatan serius bermotif ekonomi, negara memperoleh jalur alternatif yang lebih cepat tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian hukum.

Bagi pemberantasan korupsi khususnya, instrumen ini berpotensi menutup celah di mana terdakwa menggunakan waktu proses peradilan untuk memindahkan atau menyembunyikan aset. Bagi pemberantasan perdagangan orang dan kejahatan terorganisasi, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana memberikan tekanan ekonomi langsung pada jaringan pelaku yang selama ini sulit dijangkau melalui jalur pidana konvensional.

Pembahasan RUU ini masih berlangsung di parlemen. Keputusan akhir mengenai cakupan, syarat prosedural, dan mekanisme pengawasan akan menentukan apakah instrumen ini menjadi alat efektif pemberantasan kejahatan ekonomi atau justru membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang negara atas properti warga.