Kemenhut Soroti 10 Persen Pemegang Konsesi Masih Tak Tertib Laporkan Kesiapan Karhutla

Sepersepem Pemegang Konsesi Hutan Belum Tertib dalam Pelaporan Kesiapsiagaan Kebakaran

Nusautama.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkapkan bahwa sekitar 10 persen pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) belum memenuhi kewajiban pelaporan terkait kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hasil evaluasi awal tersebut mendapat perhatian serius mengingat proyeksi cuaca ekstrem El Nino yang mengancam kawasan pada tahun 2026 dan 2027.

Pesan Keras dari Pimpinan Kemenhut

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Laksmi Wijayanti, menegaskan bahwa pola penanganan karhutla tidak boleh lagi mengikuti rutinitas operasional biasa. Kondisi cuaca ekstrem, menurutnya, menuntut langkah pengamanan areal konsesi yang bersifat ekstra dan di luar kebiasaan.

“Melaksanakan dengan cara business as usual justru akan terlihat sebagai kelalaian karena tidak nampak urgensi untuk menangani krisis.”

Pernyataan itu disampaikan Laksmi ketika memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Respons Pengendalian Karhutla pada Areal PBPH di Jakarta, sebagaimana dikutip pada Selasa (25/8).

Parameter Ketaatan yang Dinilai

Laksmi merinci bahwa penilaian ketaatan pemegang PBPH mencakup sejumlah dimensi. Dimensi tersebut meliputi kesiapan sarana dan prasarana, ketersediaan sumber daya manusia, efektivitas sistem deteksi dini, mekanisme pencegahan serta pelaporan, hingga mutu mobilisasi dan kecepatan respons saat kebakaran terjadi.

Aspek kolaborasi dan kontribusi dalam kerja sama lintas pihak, termasuk kualitas hasil penanganan kebakaran, turut menjadi bagian dari parameter ketaatan yang dievaluasi.

“Evaluasi saat ini sudah berjalan, dan respon cepat dan nyata atas setiap bentuk instruksi, masukan, dan teguran kepada seluruh pemegang izin akan menjadi indikator dalam penegakan ketaatan.”

Tanpa Toleransi, Kolaborasi Jadi Kunci

Dari sisi ketertiban pelaporan saja, Laksmi menilai bahwa tingkat komunikatif suatu pemegang izin sudah dapat terbaca. Bahkan, kemauan kolaboratif dan semangat kerja sama bisa diprediksi dari indikator tersebut.

“Untuk itu tidak ada toleransi lagi hal ini harus ditingkatkan.”

Ia menekankan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Aparat, korporasi, masyarakat, serta berbagai unsur lain yang menjalankan penanganan secara terpadu memerlukan kecepatan dan keterbukaan informasi agar setiap respons dapat berlangsung cepat, efisien, dan efektif.