Viral Sebut Erupsi 6 Gunung Ada Kaitan dengan Antek Asing, Ulta Levenia Ngaku Diserang!

Ulta Levenia Klarifikasi Pernyataan HAARP: Pendapat Pribadi, Bukan Kesimpulan Ilmiah Resmi

Nusautama.com – Polemik yang menggema di ruang digital Indonesia pada awal September 2025 kembali memunculkan nama Ulta Levenia Nababan, Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah di Badan Komunikasi (Bakom). Perempuan yang kerap tampil di samping Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai agenda kenegaraan itu menjadi sorotan setelah unggahannya tentang proyek riset atmosfer HAARP memicu reaksi keras dari sejumlah warganet dan figur publik. Namun, dalam klarifikasi yang ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa (8/9), Ulta menegaskan bahwa pandangannya tidak pernah dimaksudkan sebagai pernyataan resmi pemerintah, apalagi sebagai temuan ilmiah.

HAARP: Proyek Riset yang Sudah Lama Jadi Bahan Pembicaraan Global

Untuk memahami konteks perdebatan ini, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu HAARP. High-frequency Active Auroral Research Program adalah fasilitas riset ionosfer yang berlokasi di Gakona, Alaska, Amerika Serikat. Proyek ini didanai oleh Departemen Pertahanan AS dan bertujuan mempelajari lapisan atmosfer atas bumi, khususnya bagaimana gelombang frekuensi tinggi berinteraksi dengan ionosfer. Sejak era 1990-an, HAARP telah menjadi subjek berbagai diskusi ilmiah maupun spekulasi publik di berbagai negara. Di Indonesia, topik ini kerap muncul kembali setiap kali terjadi rangkaian aktivitas vulkanik atau fenomena cuaca yang tidak biasa, sehingga sebagian masyarakat mencari penjelasan di luar kerangka geologi konvensional.

Ulta menyebut bahwa pembahasan mengenai HAARP bukanlah fenomena baru di tingkat global. Ia menilai bahwa masyarakat Indonesia baru belakangan ini memberikan perhatian besar terhadap proyek tersebut, padahal di berbagai belahan dunia lain, diskusi tentang HAARP sudah berlangsung sejak lama.

“Jadi gini project HAARP ini udah jadi obrolan globally DARI DULU, INI BUKAN BARANG BARU, masyarakat Indonesia aja yang baru syok,” ujar Ulta dalam unggahan Instagram-nya.

Status Pernyataan: Pendapat Pribadi, Bukan Kebijakan Negara

Titik paling krusial dalam klarifikasi Ulta adalah penegasan bahwa pandangannya tentang HAARP merupakan opini pribadi. Ia menekankan bahwa caption pada unggahan tersebut secara eksplisit mencantumkan keterangan bahwa pendapat itu belum didukung bukti ilmiah, melainkan sekadar pandangan yang layak mendapat ruang diskusi agar publik tetap bersikap skeptis terhadap klaim-klaim yang beredar.

“Coba lah pelajari, di caption jelas saya bilang bahwa ini pendapat pribadi dan belum ada bukti ilmiah tapi patut di entertain agar kita selalu skeptis,” tegasnya.

Penegasan ini penting karena Ulta memegang posisi di lembaga komunikasi pemerintah. Dalam konteks itu, setiap pernyataan pejabat publik kerap dibaca sebagai representasi sikap institusi. Ulta berupaya memisahkan dirinya dari asumsi tersebut dengan menegaskan bahwa ia tidak berbicara atas nama Bakom maupun pemerintah dalam kapasitas resmi.

Kritik terhadap “Buzzer” dan Framing Media Sosial

Ulta juga menyampaikan kekecewaannya atas pola respons yang ia terima. Ia mempertanyakan mengapa sejumlah pihak langsung melancarkan serangan verbal begitu ia menyampaikan pandangannya, padahal konteks pernyataan sudah ia jelaskan sejak awal. Menurut Ulta, gelombang kritik tersebut bukan lahir dari ketidaktahuan organik, melainkan dari strategi framing yang sengaja mengarahkan publik untuk salah memahami maksud aslinya.

“Dan ketika saya ngomong ini sebagai pendapat pribadi tiba-tiba buzzer langsung menyerang ingin membodohi masyarakat dengan framing,” sesalnya.

Istilah “buzzer” yang ia gunakan merujuk pada jaringan akun atau figur yang secara terkoordinasi menyebarkan narasi tertentu di media sosial. Dalam ekosistem digital Indonesia, fenomena ini tidak jarang terjadi ketika seorang pejabat publik menyampaikan pandangan yang dianggap tidak sejalan dengan arus utama wacana. Ulta menilai bahwa framing tersebut bertujuan membuat masyarakat melihat pernyataannya sebagai klaim ilmiah resmi, sehingga memudahkan pihak lawan untuk menyerang.

Perbandingan dengan Pernyataan Kontroversial Lain

Dalam upaya menunjukkan apa yang ia anggap sebagai perlakuan tidak setara, Ulta membandingkan respons publik terhadap komentarnya dengan pernyataan kontroversial lain yang tidak mendapat sorotan sekeras itu. Ia menyebut adanya pihak yang ia sebut sebagai “profesor” yang menyebarkan informasi tentang seorang jenderal Israel serta pernyataan seorang presiden dari negara Zionis, namun tidak memicu gelombang kritik yang setara. Perbandingan ini, menurut Ulta, mengungkap standar ganda dalam cara publik dan media sosial menilai pernyataan pejabat.

Implikasi bagi Diskursus Publik di Indonesia

Kasus Ulta Levenia menyoroti persoalan yang lebih luas: bagaimana masyarakat Indonesia memproses informasi ketika seorang pejabat menyampaikan pandangan yang berada di persimpangan antara opini pribadi dan otoritas institusional. Dalam era media sosial, batas antara keduanya kerap kabur. Sebuah unggahan di Instagram oleh pejabat komunikasi pemerintah dapat dengan cepat dipersepsikan sebagai kebijakan negara, terutama jika caption tidak dibaca secara utuh oleh audiens.

Di sisi lain, fenomena ini juga memperlihatkan betapa cepatnya mekanisme serangan digital bekerja. Ketika sebuah pernyataan dianggap provokatif atau tidak lazim, respons kolektif di platform digital dapat terbentuk dalam hitungan jam, sering kali sebelum konteks lengkap dari pernyataan tersebut sempat dipahami. Ulta menyebut bahwa ia sudah memberikan penjelasan sejak awal, namun penjelasan itu tidak mampu menghentikan momentum kritik yang sudah terbentuk.

Bagi pembaca yang mengikuti perkembangan isu HAARP di Indonesia, klarifikasi Ulta ini menjadi pengingat bahwa tidak setiap pernyataan pejabat komunikasi pemerintah merupakan temuan ilmiah atau kebijakan resmi. Memahami status sumber—apakah itu opini pribadi, pernyataan institusional, atau hasil riset—tetap menjadi keterampilan penting dalam menyaring informasi di tengah derasnya arus konten digital. Sementara itu, perdebatan tentang aktivitas vulkanik dan fenomena atmosfer di Indonesia akan terus berlangsung, dan ruang untuk skeptisisme yang sehat terhadap klaim-klaim yang belum terverifikasi tetap perlu dijaga tanpa harus menjatuhkan pihak yang menyampaikannya.