Mahasiswa UINSA Surabaya Demo Tolak Pemilihan Rektor Tertutup
Mahasiswa UINSA Surabaya Demo Tolak Pemilihan – Mahasiswa UINSA Surabaya kembali melakukan aksi demo untuk menolak mekanisme pemilihan rektor yang dianggap tidak transparan. Rabu (15/7), massa dari Front Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya berkumpul di depan kampus 1, Jalan Ahmad Yani Nomor 117, untuk menuntut perubahan terhadap proses pergantian kepemimpinan rektorat. Aksi ini juga menyoroti penghapusan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Prof Akhmad Muzakki.
Demo yang dihadiri ribuan mahasiswa ini berlangsung dengan latar belakang perbedaan pandangan mengenai sistem pemilihan rektor. Selama beberapa bulan terakhir, mahasiswa menilai proses pengambilan keputusan oleh pihak kampus dan Kementerian Agama terlalu terbuka kepada elite politik. Mereka menilai keadilan dan transparansi dalam pemilihan rektor tidak terpenuhi, sehingga menggugat kredibilitas institusi.
Latar Belakang Kontroversi Pemilihan Rektor
Pemilihan rektor tertutup menjadi isu utama dalam aksi yang dilakukan para peserta. Menurut koordinator Front Mahasiswa UINSA, Ale Fadlurrahman, skema ini mengurangi ruang partisipasi masyarakat akademik. “Kami merasa prosesnya tidak seimbang karena hanya sebagian kecil elemen yang terlibat dalam pengambilan keputusan,” jelas Ale.
Aksi ini juga didukung oleh berbagai kelompok mahasiswa yang menganggap SK Plt Rektor bertentangan dengan PMA Nomor 17 Tahun 2021. Dalam sebuah pernyataan, mereka menekankan bahwa kebijakan ini merugikan kemajuan UINSA dan mengurangi kewenangan akademik. “Kami ingin kepemimpinan yang bisa memperkuat visi kampus, bukan hanya mengikuti kepentingan politik,” tambah Ale.
Proses Aksi dan Persyaratan
Demo dimulai dengan long march dari Jatim Expo menuju kampus utama UINSA. Massa membawa berbagai spanduk bertuliskan tuntutan mereka, termasuk “Pemilihan Rektor Tertutup Harus Diakhiri” dan “SK Plt Rektor Dicabut”. Setibanya di lokasi, aksi berlanjut dengan orasi, pembakaran ban, serta penempelan poster di sekitar kampus.
“Kami menuntut Kementerian Agama mencabut PMA No 4 Tahun 2024 yang dianggap tidak adil. Dokumen ini memperkuat dominasi politik dalam pengambilan keputusan,” kata Ale Fadlurrahman, yang juga menjadi perwakilan utama aksi tersebut.
Aksi ini diperkuat oleh tuntutan untuk melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam proses pemilihan. Selain itu, para peserta meminta Badan Pengawas Keuangan dan Perbendaharaan (BPK) serta Ombudsman melakukan audit keuangan dan prosedur di UINSA untuk memastikan tidak ada korupsi atau nepotisme.
Kekecewaan dan Tuntutan Mahasiswa
Para peserta demo menilai bahwa proses pemilihan rektor terbuka mengarah pada ketidakadilan. Mereka menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, dan keputusan akhir diambil tanpa cukup perdebatan. “Kami merasa proses ini tidak melibatkan suara rakyat, tetapi hanya kepentingan politik tertentu,” ujar seorang mahasiswa yang turut serta.
“Aksi ini bukan sekadar protes, tapi juga bentuk upaya untuk memperbaiki sistem yang sudah tidak lagi efektif,” tambah mahasiswa lainnya. “Kami ingin UINSA bisa menjadi lembaga pendidikan yang independen dan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat.”
Beberapa tuntutan lain yang diajukan meliputi keinginan untuk mengganti mekanisme pemilihan rektor dengan sistem yang lebih adil. Selain itu, mahasiswa juga menuntut penjelasan terperinci mengenai alasan dikeluarkannya SK Plt Rektor. “Kami ingin tahu apakah keputusan ini didasari pertimbangan akademik atau faktor politik,” kata salah satu peserta.
Konteks PMA dan Pengaruhnya
PMA No 4 Tahun 2024 menjadi salah satu dokumentasi penting dalam konteks ini. Mahasiswa menilai dokumen tersebut tidak hanya memperkuat kekuasaan politik, tetapi juga mengabaikan peran akademik dalam pengambilan keputusan. “Dokumen ini dianggap sebagai alat untuk menjadikan rektor sebagai alat politik,” jelas Ale.
Dalam beberapa bulan terakhir, UINSA terus menjadi sorotan karena dugaan pengaruh politik dalam proses pemilihan. Mahasiswa juga menyebutkan bahwa keputusan untuk mencabut SK Plt Rektor akan menjadi tindakan konkrit untuk menegakkan keadilan. “Ini adalah langkah awal untuk memperbaiki sistem yang sudah tidak relevan,” tegas mereka.
Dengan aksi ini, para mahasiswa berharap bisa mendorong Kementerian Agama untuk meninjau ulang proses pemilihan rektor. Mereka menilai bahwa perubahan ini sangat penting untuk menjaga independensi dan kredibilitas institusi. “Kami ingin UINSA bisa menjadi contoh yang baik bagi kampus-kampus lain,” tutup Ale.