Indonesia Tuan Rumah Forum ASEAN, Bahas Kerangka Hukum Perhutanan Sosial

Indonesia Menghadirkan Forum Regional untuk Kerangka Hukum Perhutanan Sosial ASEAN

Nusautama.com – Jakarta menjadi pusat perhatian dunia kehutanan saat Indonesia terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Regional Knowledge Sharing of ASEAN Guiding Principles for Effective Social Forestry Legal Frameworks. Agenda multinasional yang digagas oleh Kementerian Kehutanan ini berlangsung selama dua hari penuh di ibukota, tepatnya pada tanggal 4 sampai 5 Agustus 2026.

Kegiatan strategis tingkat kawasan ini hadir sebagai momentum penting untuk mendorong sinergi antarbangsa. Melalui pertemuan tersebut, para peserta berupaya membangun mekanisme tata kelola perhutanan sosial yang transparan, efektif, serta inklusif di seluruh penjuru Asia Tenggara.

Inisiatif berskala internasional ini lahir dari kolaborasi ASEAN Working Group on Social Forestry bersama RECOFTC dan ClientEarth. Forum berhasil menghimpun delegasi dari 11 negara anggota ASEAN, perwakilan Sekretariat ASEAN, serta berbagai pemangku kepentingan dari sektor kehutanan Indonesia.

Komitmen Nasional untuk Tata Kelola Hutan Berkeadilan

Penyelenggaraan forum ini sejalan dengan tekad kuat Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor perhutanan sosial. Strategi nasional ini dipandang sebagai jalur utama menuju realisasi tata kelola hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa masyarakat lokal merupakan mitra strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan hutan. Kemitraan tersebut diwujudkan melalui pemberian legalitas akses kelola, peningkatan taraf kesejahteraan warga, serta penguatan kelembagaan masyarakat di kawasan hutan.

Sepanjang agenda berlangsung, seluruh delegasi aktif bertukar gagasan dan pengalaman terkait perkembangan regulasi. Mereka membahas praktik terbaik, inovasi terobosan, serta tantangan nyata dalam implementasi prinsip tata kelola perhutanan sosial di masing-masing negara.

Direktur Pengendalian Perhutanan Sosial Kemenhut Marcus Octavianus Susatyo menjelaskan bahwa kolaborasi ini menjadi fondasi krusial untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan aspirasi regional. Langkah ini juga memperkuat kepastian tenurial serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

“Sisa penyampaiannya menekankan pentingnya pertukaran pengetahuan antarnegera demi memperkuat kepastian hukum di lapangan,” kata Marcus Octavianus di Jakarta pada Rabu (5/8).