𝕏 f WA
Pendidikan

Disdikpora Sebut Cianjur kekurangan 1.100 guru SD dan SMP

Disdikpora Sebut Cianjur kekurangan 1.100 guru SD dan SMP

Disdikpora Sebut Cianjur Kekurangan 1.100 Guru SD dan SMP

Disdikpora Sebut Cianjur Kekurangan 1 100 Guru – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur baru-baru ini mengungkapkan adanya defisit tenaga pengajar sebanyak sekitar 1.100 orang di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Masalah ini menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu kualitas pembelajaran dan proses pendidikan di wilayah tersebut. Kekurangan guru, kata Ruhli Solehudin, Kepala Disdikpora Cianjur, perlu ditangani secara sistematis dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

Penyebab Kekurangan Guru di Cianjur

Kekurangan guru di Cianjur, menurut Ruhli, disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, jumlah ASN yang pensiun meningkat, sehingga mengurangi jumlah tenaga pengajar yang aktif. Kedua, banyak guru yang meninggal dunia, baik karena penyakit maupun kecelakaan, yang menyisakan kekosongan posisi. Selain itu, angka pindah guru ke daerah lain juga menjadi penyumbang signifikan. Ruhli menyebutkan bahwa di wilayah selatan Cianjur, beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam mencari pengganti hingga dua hingga empat guru per sekolah. “Masalah ini memerlukan perhatian khusus karena berdampak langsung pada kinerja pendidikan,” tuturnya.

Dalam laporan terbaru, Ruhli menjelaskan bahwa total guru ASN yang terdaftar di Disdikpora mencapai 11.000 orang. Meski jumlah ini tergolong besar, masih ada defisit sekitar 10 persen yang harus ditutup. Faktor ini membuat Disdikpora terus berupaya memperbaiki situasi melalui strategi pemetaan kebutuhan daerah. Dalam hal ini, mereka bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Bagian Organisasi untuk memastikan rekrutmen yang efektif.

Kebutuhan Guru dan Tantangan Rekrutmen

Kebutuhan guru yang tinggi tidak hanya terjadi di SD dan SMP, tetapi juga di tingkat SMA dan SMK. Namun, fokus utama Disdikpora saat ini adalah memenuhi kekurangan di jenjang dasar pendidikan. Ruhli Solehudin menegaskan bahwa perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bergantung pada kebijakan yang ditetapkan pusat. “Kita hanya bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, sementara pemerintah pusat menentukan jumlah perekrutan,” kata Ruhli.

Tantangan dalam memenuhi kebutuhan guru juga melibatkan proses seleksi yang cukup ketat. Ruhli menyebutkan bahwa untuk memperoleh tenaga pendidik baru, Disdikpora harus mengajukan proposal ke BKPSDM dan memastikan prioritas daerah terpenuhi. Selain itu, anggaran yang terbatas membatasi kemampuan Disdikpora dalam menyelesaikan masalah ini secara cepat. “Kami tidak bisa mempekerjakan tenaga honorer karena pengangkatan ASN hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” jelas Ruhli.

Kekurangan guru di Cianjur berdampak signifikan pada kegiatan belajar mengajar (KBM). Di beberapa sekolah, terdapat laporan bahwa guru yang tersedia tidak cukup untuk mengajar semua mata pelajaran, sehingga proses pembelajaran terkadang diatur secara kurang optimal. Akibatnya, kualitas pendidikan di daerah ini bisa terancam, terutama bagi siswa yang membutuhkan bimbingan intensif. “Kita harus mengantisipasi kebutuhan murid sejak dini agar tidak ada penundaan pembelajaran,” tegas Ruhli.

Dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga pengajar, Disdikpora juga melibatkan masyarakat dan komunitas lokal. Mereka berupaya menyalurkan pelatihan dan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar. Ruhli berharap kolaborasi ini dapat membantu mengurangi beban pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan guru. “Kami mendorong partisipasi semua pihak agar rencana perekrutan dapat berjalan lancar,” imbuhnya.

Di samping masalah guru, Disdikpora Cianjur juga menghadapi tantangan dalam memperbaiki kondisi ruang kelas. Ruhli menyebutkan bahwa sekitar 1.000 ruang kelas di seluruh wilayah kabupaten dalam kondisi rusak. Anggaran dari APBD yang terbatas membuat upaya perbaikan ini menjadi sulit. “Kita perlu mengalokasikan dana dengan baik agar ruang kelas bisa diperbaiki secepat mungkin,” tambah Ruhli. Dengan peningkatan infrastruktur dan tenaga pengajar, ia yakin kualitas pendidikan di Cianjur dapat meningkat secara signifikan.

Leave a comment 💬

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *